Investasi Tambang Gunung Botak Melalui Pemerintah

BERITA MALUKU. Setiap investor yang berkeinginan menginvestasikan modalnya dalam usaha penambangan emas di Gunung Botak, Kabupaten Buru sebaiknya melalui jalur pemerintah secara resmi agar tidak dirugikan.

"Investor sebaiknya menahan diri dan menunggu kebijakan resmi pemerintah untuk membuka lahan dan memberikan izin, karena bagaimana pun cara-cara ilegal itu tentunya tidak menguntungkan," kata anggota DPRD Maluku, Sudarmo bin Yasin di Ambon, Senin (27/7/2015).

Sebelum menanamkan modalnya, perlu dikoordinasikan dengan baik, karena Pemprov Maluku sudah bersikap tegas menutup sementara kegiatan penambangan dan kebijakan ini juga didukung Pemkab Buru.

Menurut Sudadmo, investor harus lebih berhati-hati karena belakangan ini sudah cukup banyak perusahaan yang terjebak dengan para boker yang notabene tidak pernah berkoordinasi dengan Pemkab Buru maupun Pemprov Maluku.

"Untuk Gunung Botak sejak awal, baik saya selaku wakil rakyat maupun anggota masyarakat tahu persis kalau pemprov sudah bersikap tegas dan bagusnya diikuti penerbitan surat penutupan sementara," akui anggota DPRD Maluku asal dapil Kabupaten Buru dan Buru Selatan ini.

Hanya saja masyarakat di sana melalui beberapa kekuatan adat yang tidak mengindahkan, bahkan berkolaborasi dengan orang-orang yang punya modal.

Oleh karenanya perlu ada koordinasi seluruh komponen untuk menyadarkan bahwa pemprov sudah mengambil sikap dan pemkab juga mendukungnya.

Dikatakan, sekarang dalam kaitannya dengan masyarakat sebetulnya butuh pendekatan, baik yang sifatnya melalui aparat keamanan maupun tatanan adat yang ada di sana.

Sebab tatanan adat di Buru juga ada memiliki aturan seperti 'Sasi' Gunung Botak supaya tidak dilakukan penambangan ilegal terlebih dahulu, sebelum pemerintah mengeluarkan izin agar dikelola secara profesional.

"Jika kondisinya terus seperti begini, yang rugi bukan saja pemerintah kabupaten tetapi juga masyarakat karena dampak lingkungan yang sudah sedemikian parah itu mengkhawatirkan," ujar politisi PKS ini.

Akibatnya, banyak investor yang gulung tikar karena masuk tidak lewat jalur resmi, padahal semestinya sangat dibutuhkan para pemodal tapi nanti kalau sudah ada perizinan yang legal dan pemerintah mengeluarkan regulasi.

"Makanya kalau mau berinvestasi, mereka harus melalui pemerintah biar modalnya aman dan ada hasilnya sehingga mereka perlu menahan diri," kata Sudarmo. (Ant/bm 01)