Baperjakat Provinsi Maluku Dinilai Mandul
http://www.beritamalukuonline.com/2015/07/baperjakat-provinsi-maluku-dinilai.html
"Hasil pemantauan kami, selama ini Baperjakat bukannya tidak berfungsi tetapi tidak difungsikan sehingga jangan kaget jika ada pejabat eselon IV yang diminta untuk mengambil sumpah tetapi ada yang menolaknya," kata anggota komisi A DPRD Maluku, Herman Hattu di Ambon, Senin (6/7/2015).
Penegasan Herman terkait sikap dua pegawai negeri sipil di Kantor Gubernur Maluku yang dimutasi ke Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Barat Daya menolak untuk dilantik serta diambil sumpah jabatannya.
Menurut Herman, penolakan itu bukan karena mereka tidak loyal tetapi merupakan akibat dari proses rekrutmen dan penempatan tidak proporsional.
Untuk itu, kata Herman, komisi akan memanggil kepala BKDP Maluku Maritje Lopupalalan untuk menanyakan persoalan ini.
"Jadi pemanggilan ini bukan saja terkait dengan masalah kepegawaian di lingkup Pemporv Maluku tetapi ada banyak masalah yang terjadi, bukan saja 66 CPNS di Dinas Pertanian yang terkatung-katung nasibnya sampai saat ini tetapi juga soal mutasi jabatan," tandas Herman.
Masalah kewenangan memang ada pada gubernur tetapi didelegasikan menurut ketentuan undang-undang kepada Baperjakat yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah, lalu di mana fungsi DPRD untuk mengawasi kebijakan pemerintah daerah.
"Fakta hari ini ada pejabat yang mau dilantik tapi tidak menerimanya, itu baru dua orang yang kelihatan berarti masih banyak yang tidak terungkap di permukaan karena rekrutmen dan penempatan itu ada aturannya," ujar Herman.
Jadi ini bukan soal berwenang atau tidak, tetapi apakah kewenangan itu sudah memenuhi syarat atau belum dalam hal rekrutmen dan penempatan pejabat di lingkup pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah persoalan kompetensi.
"Maka BKD jangan ikut maunya dan penolakan itu bukan tidak loyal dan saya salut bagi pejabat yang tidak mau diambil sumpahnya sehingga publik juga tahu ada apa di balik semua persoalan seperti ini," kata Herman. (Ant/bm 01)
