Pemerintah Diminta Serius Perhatikan Perjuangan PI Blok Masela

Ambon - Berita Maluku. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Maluku, Habiba Pellu mengatakan, pemerintah harus serius memperhatikan perjuangan eksekutif dan legislatif untuk mendapatkan PI 10 persen pengelolaan blok migas Masela.

"Kalau terpaksa segenap anggota dewan bersama pemerintah provinsi Maluku harus menggelar demo besar-besaran di Jakarta," kata Habibah, di Ambon, Selasa (26/5/2015).

Menurut dia, demo itu perlu dilakukan untuk menunjukkan kepada pemerintah pusat akan keseriusan segenap masyarakat Maluku untuk mendapatkan hak kepesertaan (PI) sebesar 10 persen dalam pengelolaan Blok Masela.

Ia merujuk pernyataan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono yang memastikan PI (participating interest) akan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku, tetapi sampai sekarang tidak direalisasikan.

"Sekarang ini sudah era Presiden Jokowi. Kami berharap pemberian PI 10 persen itu dapat segera direalisasikan," katanya.

Apalagi saat Rakernas Apeksi di Ambon, Gubernur Maluku Said Assagaff telah menyentil masalah PI saat memberikan sambutannya namun tidak ada jawaban resmi dari Presiden Jokowi yang hadir dan membuka acara tersebut.

"Belum adanya kepastian menimbulkan pertanyaan sebenarnya pemerintah menyatakan secara tegas menolak atau akan memberikan hak pengelolaan sepuluh persen ke Maluku," tandas Habiba Pellu.

Untuk itu, pimpinan DPRD perlu mengundang gubernur untuk membahas persoalan PI lebih lanjut guna menyusun langkah strategis selanjutnya, bila perlu ada semacam aksi massa ke pemerintah pusat guna menuntut persetujuan PI.

Karena masyarakat di daerah Maluku sendiri masih terpuruk dan masuk provinsi termiskin keempaat, sementara ada potensi sumberdaya kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi rakyat.

Di mata Habiba, hak untuk ikut mengelola kandungan migas itu akan mendongkrak pendapatan daerah secara signifikan.

Proyek migas Blok Masela yang ditangani INPEX Masela bernilai investasi Rp140 triliun dan Pemerintah Maluku sudah siap menanggung 10 persen modal yakni Rp14 triliun lewat BUMD Maluku Energi.

Eksplorasi migas Blok Masela disebut-sebut dapat menghasilkan Rp400 triliun. Bila itu terwujud maka rakyat di Maluku akan menikmati Rp40 triliun.

"Sekarang semua persyaratan bisa dipenuhi sehingga pemerintah pusat saya kira tidak punya alasan untuk menunda pemberian PI tersebut," demikian Habibah Pellu.

Saat ini, INPEX memegang 65 persen saham, sisanya yang 35 persen dipegang oleh Shell (perusahaan Belanda), setelah PT EMP Energi Indonesia (EMPI) melepas 10 persen sahamnya di Proyek LNG Lapangan Abadi di Blok Masela, Laut Arafura tersebut. (ant/bm 10)