Banyak Mafia Perikanan di Maluku Lolos dari Pengawasan

Ambon - Berita Maluku. Anggota DPR-RI asal daerah pemilihan Maluku, Mercy Barends mengatakan banyaknya mafia perikanan yang lolos dari pantauan dan pengawasan akibat kondisi geografis provinsi itu yang terdiri dari laut dan pulau.

"Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak memberlakukan moratorium bidang perikanan cukup banyak persoalan yang muncul, tetapi yang jelas masalah penangkapan ikan ilegal dan minyak ilegal (Illegal oil) mengalami penurunan drastis," kata Mercy Barends di Ambon, Jumat (15/5/2015).

Persoalan lainnya adalah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal pada sejumlah perusahaan perikanan di Maluku seperti PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) Kebupauan Aru termasuk PT. Maluku Timur Jaya (MTJ) di Kota Tual yang juga telah melepaskan ratusan karyawannya.

Kondisi ini membuat Mecry Barends minta komisi B DPRD Maluku menyusun sebuah perencanaan strategis guna menyelematkan para nelayan pesisir maupun karyawan perusahaan perikanan terkait pemberlakukan moratorium oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Sekarang gagasan komisi B juga harus keluar ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk merekap sebuah perencanaan terhadap para nelayan sekaligus memantau tingkat persoalan ekonomi yang dialami akibat dampak moratorium," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Menjurut dia, PT. PBR jadi isu bagi komisi B untuk membedah persoalan mafia perikanan di Maluku, dan kalau Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku katakan tidak tahu ada perbudakan di sana sangat naif.

Sebab selamam berioperasinya PT. PBR, semua pos dari instansi terkait ada di sana seperti DKP kabupaten dan provinsi, Polair, TNI-AL, Beacukai, maupun pihak Imigrasi.

"Terkait dengan persoalan ini, saya mau tahu juga apakah komisi B pernah menggagas beberapa raperda untuk memproteksi sektor perikanan, misalnya perda perlinfungan masyarakat pesisir, atau pemberdayaan masyarakat pesisir," ujar Mercy Barends.

Ketua komisi B DPRD Maluku, Reinhard Toumahuw mengatakan akan mengaggendakan sebuah semoinar dengan melibatkan para peneliti dan pakar kelautan dan Fakultas Perikanan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.

"Komisi akan melakukan seminar untuk membahas persoalan perikanan dengan melibatkan para pakar dari Unpatti guna membahas dan mencari solusi yang tepat, setelah usai masa reses anggota DPRD Maluku," katanya. (ant/bm 10)