Warga Halmahera Barat Ancam Boikot Pilkada

Ilustrasi Jalan Rusak

Ternate - Berita Maluku. Sejumlah warga di Kecamatan Sahu, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut), mengancam untuk memboikot Pilkada yang berlangsung pada Desember 2015, menyusul tidak adanya perhatian pemkab setempat dalam pembenahan infrastruktur.

"Sudah ada sikap seluruh warga tiga desa yakni, Desa Tatawo Tacici serta Worat-Worat Kecamatan Sahu untuk boikot Pilkada di Halmahera Barat dan sikap tersebut, terkait dengan kekecewaaan warga setempat terhadap Pemda maupun DPRD yang hingga saat ini belum juga ada perhatian serius terhadap kondisi jalan menuju ketiga Desa tersebut," kata perwakilan warga di tiga desa Halmahera Barat, Rolis Wane di Ternate, Rabu kemarin.

Ia menegaskan, kondisi jalan menuju ketiga Desanya sepanjang 3 kilo lebih mulai dari zaman Kecamatan hingga saat ini belum juga ada perhatian serius Pemda untuk dihotmiks.

Bahkan, warga setempat sudah berulang kali meminta agar kondisi jalan yang hampir sebagian besar rusak parah tersebut dihotmiks.

"Selama ini masyarakat sudah cukup menderita. Jika sampai tahun ini belum juga dihotmik kami bakal Boikot Pemilu dengan tidak menyalurkan hak suara (golput)," katanya.

Ia mengaku, kondisi jalan mulai dari tikungan Balisoang menuju Tatowo tersebut, jika musim hujan, sangat sulit dilewati warga, bahkan membahayakan pengedara akibat tergenang air maupun kondisi jalan yang becek dan masyarakat mengharapkan ada perhatian serius Pemda dan DPRD.

Sedangkan di tempat terpisah, Camat Sahu, Imran Lolory yang dikonfirmasi mengaku, peningkatan jalan di wilayah tersebut, untuk tahun ini telah dianggarkan oleh Pemda, dan hanya tinggal dikerjakan oleh rekanan.

Menurut dia untuk peningkatan jalan tersebut sementara dalam proses tender. Untuk peningkatan jalan Menuju Tatowo dalam tahun ini sudah dianggarkan, sementara dalam proses tender kemudian dikerjakan oleh pelaksana.

Terpisah Wakil Ketua komisi III DPRD Halbar, Charles Richard mengaku, untuk peningkatan jalan di wilayah tersebut sebelumnya sudah ada koordinasi oleh Pemda dan DPRD ke Dirjen PU Dan Pemukiman untuk dibiayai melalui APBNP sekitar 3-4 kilo di tahun ini.

"Kami akan perjuangkan keinginan warga di tiga desa itu, dan diharapkan dapat diakomodir oleh pusat, sehingga warga bisa menikmati pembangunan secara baik," ujarnya. (ant/bm 10)