Sambut Program Tol Laut Maluku, Pemerintah Daerah Harus Dukung UMKM

Ambon - Berita Maluku. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Maluku harus memberikan dukungan dan perhatian kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menyambut program tol laut nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi dan Wapres Muhammad Jusuf Kalla.

"Maluku termasuk dalam program tol laut nasional itu penting, tetapi persiapan daerah juga urgen. Banyak informasi yang disampaikan kepada saya bahwa kapal-kapal yang membawa barang dan singgah di sini kembali dalam keadaan kosong," kata Ketua DPRD Maluku, Edwin Adrian Huwae di Ambon, Jumat (20/3/2015).

Situasi seperti ini menjadi masalah karena tingkat muatan kapal yang besar tentu biaya operasionalnya juga tinggi dan berimplikasi pada harga barang di daerah.

Menurut Edwin, sebenarnya ini adalah suatu peluang yang mestinya ditangkap pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menggerakkan UMKM di masyarakat supaya hasil-hasil yang diproduksi di segala bidang bisa dipasarkan ke luar.

Dengan demikian tol laut bisa dimanfaatkan secara baik dengan cara barang-barang daerah bisa dijual keluar.

"Pemkot/pemkab mestinya mendorong pengusaha kecil dan UMKM ini untuk bisa menghasilkan produk-produk berkualitas dan itu jadi tanggungjawab mereka untuk melakukan pendampingan," kata Edwin.

Dia mencontohkan di kawasan Tantui, Kecamatan Sirimau (Kota Ambon) sebenarnya ada satu pasar yang merupakan pusat hasil produksi daerah, tetapi tentu kualitasnya harus bisa diterima pasar.

Akses perbankan untuk kedepannya juga harus bisa dibuka lebih luas lagi kepada para pengusaha kecil dan menengah agar mereka bisa mendapatkan peluang modal dalam berusaha.

"Saya kira ini sangat penting dalam rangka kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Maluku sendiri masih menyandang predikat sebagai provinsi termiskin ke empat di Indonesia dan tentunya berada pada masyarakat di kalangan bawah.

Jadi kesejahteraan level bawah ini kalau ditingkatkan akan berdampak positif pada upaya peningkatan kesejahteraan. (ant/bm 10)