Jumlah penderita HIV/AIDS di Malut Meningkat
http://www.beritamalukuonline.com/2015/03/jumlah-penderita-hivaids-di-malut.html
Ternate - Berita Maluku. Angka penderita HIV-AIDS di Maluku Utara (Malut), terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, sehingga Pemprov Malut berupaya melakukan terobosan untuk menekan tingginya penyakit mematikan tersebut.
"Memang dari data Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi (KPAP) Malut sendiri, terhitung sejak tahun 2004 hingga Desember 2014, angka penderita HIV-AIDS di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Malut, memiliki angka yang bervariasi namun menunjukkan angka yang meningkat yakni sebanyak 463 orang penderita HIV-AIDS," kata Ketua KPAP Malut, Muhammad Natsir Thaib di Ternate, Jumat (27/3/2015).
Ia mengatakan, dari data tersebut masing-masing diantaranya, Kota Ternate sebanyak 204 orang, Kabupaten Halmahera Utara (Halut) 127 orang, Kabupaten Halmahera (Halbar) 36 orang, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) 31 orang, Kota Tidore Kepulauan (Tikep) 20 orang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) 17 orang, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) 17 orang, Kabupaten Pulau Morotai 7 orang, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) sebanyak 4 dan hanya pada Kabupaten Pulau Taliabu belum ditemukan.
Oleh karena itu, Pemprov Malut, bersama KPAP Malut, dan Komisi VI DPRD Malut, telah menyepakati bakal mendorong perumusan peraturan daerah (Perda) Tentang Penanggulangan Aids di Malut.
"KPAP mengungkap data yang spektakuler ini, data yang luar biasa, dimana penderita HIV/AIDS di Malut ini sudah sampai pada tingkat yang berbahaya, sehingga ini menggugah Komisi Penanggulangan AIDS," katanya.
Sedangkan khusus di Malut bersama Komisi IV DPRD, untuk bagaimana kita bisa memikirkan upaya-upaya penanggulangan melalui, dengan bagaimana membuat regulasi berupa peraturan daerah agar ini menjadi agenda program-program Provinsi Malut ke depan harus punya dasar payung hukum.
Menurut dia, dengan akan dibuatkan Perda tentang HIV-Aids tersebut akan menjadi dasar untuk nantinya dikembangkan menjadi program-program penanggulangan, terutama dengan melibatkan instansi terkait dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Malut.
"Soal keoptimisan waktu yang menjadi target pihaknya atas kesepakatan bersama itu. Dimana, Perda tersebut akan diusulkan nantinya pada agenda sidang semester pertama tahun 2015 ini," katanya. (bm 10)
