Jokowi Sudah Saatnya Lakukan "Revolusi Mental" Atasi Kriminalisasi Polisi
http://www.beritamalukuonline.com/2015/03/jokowi-sudah-saatnya-lakukan-revolusi.html
"Kepala Negara saatnya bertindak sehingga oknum - oknum polisi bermental kurang baik itu tidak bertindak semena - mena terhadap aktor anti korupsi," katanya, di Ambon, Selasa (17/3/2015).
Tindakan Presiden agar tidak merusak citra polisi yang sebenarnya masih banyak yang jujur dan profesional dalam penegakkan hukum, terutama terkait tindak pidana korupsi.
"Saatnya Presiden mengembalikan tugas polisi yakni menjadi pelayan, pengayom dan melindungi masyarakat sehingga tidak terkesan aparat penegak hukum bertinak karena kekuasaan," ujarnya.
Dengan demikian, polisi menjadi profesional dan berpihak kepada keadilan dan kebenaran.
"Bukan sebaliknya, membuat gerakan mengherankan masyarakat Indonesia dengan menjadikan para aktor anti koprupsi target kriminalsiasi," ujar Ismael.
Dia merujuk kasus Abraham Samad dan Bambang Widjojanto cenderung mengindikasikan polisi menunjukkan kekuasaan dengan tujuan melemahkan kewenangan KPK.
"Ada indikasi polisi 'tunjuk gigi' karena dilandasi ada penyidik KPK berasal dari institusi penegak hukum tersebut," katanya.
Ismael juga mengindikasikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri turut berperan dalam upaya melemahkan KPK.
Padahal, sebenarnya berdasarkan ketentuan perundang - undangan maupun KUHAP polisi maupun jaksa miliki kewenangan yang terbatas yakni melakukan penyelidikan, penyidikan dan melimpahkan berkas ke proses peradilan.
"Diindikasikan peranan Megawati berdampak terhadap adanya rasa tersiksa dari Presiden Jokowi yang sebenarnya juga 'hebat' dengan sikapnya dalam proses pencalonan Kapolri baru," tegasnya.
Karena itu, Presiden Jokowi harus melakukan "revolusi mental" jajaran Polri sebagai strategi konsolidasi dan tindakan nyata dari Kepala Negara mencerminkan saatnya dilakukan reformasi di institusi penegak hukum tersebut.
"Reformasi tersebut bertujuan agar Polri tidak menjadui alat 'penguasa maupun pemodal' untuk membungkam para aktor anti korupsi yang kritis memperjuangkan hak - hak secara berkeadilan," kata Ismael Rumadhan. (ant/bm 10)
