Fasilitas Komunikas Terbatas, Kesenjangan Informasi Masih Terjadi di Maluku

Ambon - Berita Maluku. Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua mengakui, hingga saat ini masih terjadi kesenjangan komunikasi dan penyebaran informasi antarwilayah di provinsi ini, disebabkan belum memadai dan merata fasilitas dan jaringan komunikasi dan informatika yang dibangun.

"Kesenjangan komunikasi masih saja terjadi, terutama di daerah yang jauh, fasilitas komunikasi dan informasi masih sangat terbatas, sehingga masyarakat belum dapat menikmatinya dengan baik," kata Wagub Zeth, di Ambon, Sabtu (28/3/2015).

Dia mencontohkan, sebagian warga kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang merupakan beranda depan Maluku bahkan Indonesia karena berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste, belum dapat berkomunikasi dengan saudara dan keluarga di daerah lain, karena belum tersedia jaringan komunikasi baik melalui telepon seluler maupun jaringan telepon yang dimiliki PT. Telkom.

"Masih banyak daerah 'blank spot' di Maluku. Ini menjadi tanggung jawab besar pemerintah daerah untuk mengatasinya di waktu-waktu mendatang," katanya.

Dia menyadari anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jaringan komunikasi dan informasi baik melalui jaringan telepon kabel maupu seluler, sangatlah besar, sehingga dibutuhkan intervensi pemerintah pusat untuk mengatasinya.

Waghub Zeth juga menunjuk program Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang ditangani Badan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) membangun program Kewajiban Pelayanan Universal/ Universal Service Obligation (KPU/USO), sebagian besar ternyata belum rampung dan berfungsi sebagai mana yang diinginkan.

Begitu pun program program desa berdering, desa punya internet, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Pusat Layanan Internet Kecamatan Sentra Produktif (PLIK-SP), Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK), banyak yang mubasir atau tidak dapat difungsikan "Sangat disayangkan karena banyak fasilitas komunikasi yang dibangun pemerintah di Maluku banyak yang tidak berfungsi dan mubasir, padahal sangat dibutuhkan untuk mempermudah komunikasi masyarakat antarwilayah di Maluku yang terdiri dari 1.340 pulau," katanya.

Karena itu, Wagub Zeth memandang perlu dilakukan evaluasi sejauh mana dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat di daerah ini, terutama yang hidup di wilayah yang jauh dari jangkauan sarana komunikasi, informasi serta transportasi.

Dia berharap keputusan pemerintah pusat untuk merancang perbaikan atau re-desain program KPU-USO dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di daerah, di samping pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota.

Wagub meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang membawahi masalah komunikasi dan informatika di setiap kabupaten/kota untuk membangun koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Kominfo sehingga program re-desain KPU-USO dapat diaplikasikan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama kemajuan pembangunan bidang komunikasi dan informatika. (ant/bm 10)