BKK Ambon Sikapi Kekurangan dan Kelebihan Tenaga Guru

Benny Selanno

Ambon - Berita Maluku. Kekurangan dan kelebihan tenaga guru di beberapa sekolah di kota Ambon saat ini menjadi perhatian Kepala Badan Kepegawaian Kota (BKK) Ambon bersama Dinas Pendidikan maupun Komisi II DPRD Kota Ambon.

Kepala Badan Kepegawaian Kota (BKK) Ambon, Benny Selanno usai melakukan koordinasi dengan mitra Komisi II dan Dinas Pendidikan di gedung dewan Kota Ambon menjelaskan, bahwa setelah Komisi II melakukan tinjauan ke sejumlah sekolah, dan didapati ada terjadi kekurangan maupun kelebihan guru.

"Setelah mendengar penjelasan Komisi bahwa ada terjadi kekurangan guru pada bidang-bidang tertentu tetapi juga ada kelebihan guru. Hal ini tentu menjadi perhatian kami," kata Selanno, Selasa (3/3/2015).

Soal pemerataan guru ini sementara dilakukan pemerintah kota Ambon. Namun diakui Selanno, bahwa ada hal-hal yang membuat pihaknya mengalami kesulitan karena ada terjadi kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu sementara juga terjadi kelebihan pada mata pelajaran tertentu.

"Meski ada kesulitan soal itu, tapi kami tetap berkoordinasi dengan Dinas pendidikan maupun Komisi sebagai mitra untuk memecahkan persoalan ini secara bersama-sama," jelas Selanno.

Terkait hal itu, Komisi II yang dipimpin Jusuf Latumeten mengatakan bahwa sikap Komisi terhadap kekurangan guru itu yaitu dengan memberikan pendampingan terhadap BKK Kota Ambon dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Menurutnya, persoalan penetapan untuk tenaga guru itu berawal dari Provinsi (proyeksi provinsi), namun selama ini pemerintah kota telah membantu dengan memberikan insentif yang setara dengan pegawai negeri sebesar 100 persen.

Untuk memecahkan persoalan ini, ketiga mitra ini bersepakat bersama-sama menemui Kemenpan di Jakarta.

"Langkah-langkah yang akan diambil oleh Komisi II, BKK maupun Dinas Pendidikan kota Ambon yaitu secara bersama-sama membicarakan persoalan ini di Kemenpan, karena ini soal nasib anak negeri," sebutnya.

Latumeten mencontohkan, "Misalnya di SMKN 3 Waiheru bahwa kurang lebih ada 40 tenaga honorer. Dan pada 2018 ada 10 orang yang pensiun. Ini kita akan pertaruhkan mereka. Tapi ini adalah proyeksinya provinsi yang dilimpahkan kepada pemerintah kota Ambon," katanya.

Menurut Latumeten, persoalannya sekarang adalah Pemerintah kota Ambon sudah harus siap menerima hal itu, tinggal bagaimana langkah-langkah bijak Pemkot Ambon.

"Kami akan memberikan dukungan terhadap yang sudah disepakati dan kemudian akan diberikan pendampingan secara politik," tegasnya. (bm 10)