Angka Kemiskinan Provinsi Maluku Turun
http://www.beritamalukuonline.com/2015/03/angka-kemiskinan-provinsi-maluku-turun.html
"Program penanggulangan kemiskinan di Maluku belum dilaksanakan maksimal dan masih tumpang tindih sehingga sulit untuk merencanakan dan mengoptimalkan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan by name by address, sesuai kebutuhan masyarakat miskin," kata Gubernur Maluku Said Assagaff, di Ambon, Kamis (19/3/2015).
Gubernur mengatakan hal itu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III Setda Maluku M.Z Sangadji pada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Maluku Tahun 2015.
Menurut dia, upaya menurunkan kemiskinan di daerah itu menjadi tanggung jawab semua pihak untuk melaksanakan program penanggulangan yang dititikberatkan pada pemberdayaan masyarakat yang disinergikan dengan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi maupun kabupaten/kota.
"Saya berharap melalui Rakor ini Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota lebih mengoptimalkan perannya dengan membangun koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program pengentasan kemiskinan yang efektif," katanya.
Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, lanjut Gubernur Said, harus dilakukan bersama di kantong-kantong kemiskinan dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintahan daerah, BUMN, pihak swasta dan stakeholder terkait lainnya.
"Penanggulangan kemiskinan perlu kerja keras semua pihak sehingga melalui Rakor ini dapat mengevaluasi kinerja program secara objektif, pengendalian program yang efektif, agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai," ujar Gubernur Said.
Ia mengatakan, masalah kemiskinan terjadi akibat kesenjangan sebagai dampak tidak meratanya pembangunan infrastruktur, sistem distribusi yang kurang proporsional, lemahnya tata kelola pemerintahan dan sebagainya. Untuk itu, penanganan masalah kemiskinan perlu dilakukan secara terukur, terarah, terpadu dan berkesinambungan.
"Saya mengapresiasi langkah percepatan penanggulangan kemiskinan yang dibahas dalam Rakor ini karena ini merupakan momentum penting dan strategis untuk mengkonsolidasikan serta mensinergikan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku, sebagai dasar dalam penyusunan rencana program pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan tahun 2016," katanya.
Karena itu, Rakor ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan, mengindentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga bisa menemukan solusi dan penanganan yang tepat, guna akselerasi strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih optimal.
"Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan konsep pembangunan melalui Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Maluku Tahun 2005-2025 yaitu, Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Maluku yang Rukun, Aman, dan Damai, Bertaqwa, Maju dan Mandiri, Adil dan Demokratis melalui Pembangunan Berbasis Kelestarian Ekosistim Kepulauan," ungkap Gubernur Said.
Selanjutnya visi tersebut dijabarkan ke dalam Visi RPJMD Tahun 2014 - 2019 yaitu, Mantapnya Pembangunan Maluku Yang Rukun, Religius, Damai, Sejahtera, Aman, Berkualitas dan Demokratis di Jiwai Semangat Siwalima Berbasis Kepulauan Secara Berkelanjutan.
"Visi ini dapat dicapai melalui komitmen antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta dukungan dan partisipasi masyarakat serta stakeholder untuk bersama-sama melaksanakan program penanggulangan kemiskinan secara konsisten dan terukur, sehingga target angka kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 11,02 persen sesuai RPJMD Provinsi Maluku dapat tercapai," kata Gubernur Said. (ant/bm 10)
