Kabupaten MBD Dapat Bantuan Satu Kapal

Ilustrasi

Ambon - Berita Maluku. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan satu unit kapal pengawas perikanan kepada Pemerintah kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

"Bantuan kapal pengawas perikanan tersebut disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perikanan tahun 2015 sebesar Rp3,3 miliar," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan MBD John James Kay, di Ambon, Senin (16/2/2015).

Dia mengatakan, kapal dengan spesifikasi panjang 12 meter dan lebar 3,5 meter tersebut, saat ini sedang dikerjakan pada galangan kapal salah satu perusahaan pembuat kapal di Surabaya, Jawa Timur.

Kapal berbodi aluminium dan dilengkapi dua unit mesin jet dengan jelajah 25 knot per jam dengan mengangkut 12 personil termasuk nakhoda dan anak buah kapal (ABK).

John mengakui, pihaknya baru selesai melakukan pertemuan dengan pihak perusahaan galangan kapal yang menangani pembuatannya, terutama membicarakan rasionalisasi anggaran yang dibutuhkan, mengingat kenaikkan nilai tukar dolar terhadap rupiah turut berdampak naiknya material.

"Kami juga akan membicarakan alokasi anggaran pembuatan kapal ini dengan Kementerian kelautan dan perikanan karena kemungkinan anggaran sebesar Rp3,3 miliar tidak cukup untuk membiayai pembuatan kapal pengawas tersebut," katanya.

Selain itu membicarakan alokasi anggaran untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) yang dibutuhkan untuk operasional kapal pengawas tersebut, dikarenakan tingginya harga jual BBM jenis solar maupun premium di kabupaten MBD rata-rata diatas Rp25.000 per liter.

Tingginya harga bensin dan solar di kabupaten MBD yang berbatasan dengan negara tetangga Timor Leste dan Australia tersebut, dikarenakan belum tersedianya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) maupun khusus untuk nelayan, termasuk agen penyalur minyak dan solar (APMS).

Dia mengakui, bantuan kapal tersebut akan berdampak terhadap optimalisasi pengawasan terhadap wilayah perairan laut MBD yang kaya akan berbagai potensi sumber daya hayati laut bernilai ekonomis dan menjadi incaran di pasaran dunia.

"Selama ini banyak terjadi aktivitas penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh para nelayan dari Alor, sumba dan Bali, di mana penangkapan hingga memasuki perairan rakyat, tetapi kami sulit mengawasinya karena tidak memiliki sarana kapal untuk melakukan patroli," katanya.

John berharap pihaknya dapat mengoptimalkan kegiatan patroli termasuk saat gelombang tinggi yakni pada musim barat yang mencapai 5-6 meter, sekaligus mengamankan potensi sumber daya perikanan dari berbagai aktivitas pencurian. (ant/bm 10)