Enam Desa di Kabupaten MBD Dapat Bantuan
http://www.beritamalukuonline.com/2015/02/enam-desa-di-kabupaten-mbd-dapat-bantuan.html
Ilustrasi |
"Bantuan genset berkapasitas kecil untuk enam desa tersebut telah diserahkan hingga akhir tahun 2014," kata Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) MBD Ronny Kakerissa, yang dihubungi dari Ambon, Senin.
Enam desa yang memperoleh bantuan genset tersebut yakni Desa Lirang dan Ilpoki di Pulau Wetar, Kecamatan Luang Barat, Desa NUwewang dan Nura di Pulau Letti serta Pulau Marsela, masing-masing 50 KWP, sedangkan Pulau Metimaran, Kecamatan Mdona Hyera hanya 30 KWP.
Selain bantuan genset, Pemkab juga memasang jaringan hingga ke rumah-rumah warga, sehingga dapat memanfaatkan aliran listrik yang dihasilkan dari genset tersebut.
Dia mengakui, bantuan tersebut belum memadai karena kapasitas gensetnya masih terlalu kecil, karena hanya mampu untuk melayani puluhan rumah warga di desa-desa tersebut.
"Memang kapasitas genset yang diberikan masih terlalu kecil, tetapi sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk kegiatan belajar-mengajar anak sekolah di malam hari, mengingat wilayah tersebut belum bisa dijangkau oleh aliran listrik milik PT PLN," katanya.
PT PLN, kata Ronny, hingga saat ini belum bisa membangun jaringan maupun memasok aliran listrik pada sebagian besar wilayah di kabupaten MBD, dikarenakan kondisi geografis wilayah perbatasan negara tetangga tersebut merupakan pulau-pulau.
Bantuan genset tersebut, ujar Ronny, pengadaannya menggunakan Dana alokasi khusus (DAK) Kementerian ESDM, bantuan Dinas ESDM Maluku maupun APBD kabupaten MBD tahun 2014 sebesar Rp36 miliar.
Pihaknya, juga sedang mengupayakan anggaran subsidi untuk pemeliharaan dan pembelian bahan bakar minyak (BBM) guna meringankan beban pemerintah desa penerima bantuan genset tersebut, sehubungan dengan tingginya harga solar di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Timor Leste tersebut.
Harga solar di kabupaten perbatasan tersebut saat ini mencapai Rp12.000 - Rp15.000 per liter dikarenakan belum ada stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), sehingga dirasakan sangat memberatkan masyarakat.
"Karena itu perlu diberikan subsidi bagi pemerintah desa, khususnya untuk pembelian BBM untuk operasional genset bantuan tersebut, mengingat kemampuan ekonomi masyarakat untuk membayar rekening listrik juga masih terbatas," katanya. (ant/bm 10)