Abdurahman: Penghapusan PBB Turunkan PAD Ternate
http://www.beritamalukuonline.com/2015/02/abdurahman-penghapusan-pbb-turunkan-pad.html
Ternate - Berita Maluku. Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman mengatakan, rencana pemerintah pusat menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate.
"Kontribusi PBB terhadap PAD Kota Ternate selama ini cukup besar dan kalau pemerintah pusat menghapus PBB, pasti akan berimbas pada menurunnya PAD Kota Ternate," katanya di Ternate, Rabu (18/2/2015).
Ia mengaku, Pemkot Ternate akan melakukan penyesuaian jika memang penghapusan PBB ini sudah ditetapkan melalui regulasi pemerintah pusat, meskipun sangat merugikan daerah, terutama dari sisi pendapatan.
Akan tetapi, Pemkot Ternate tetap akan melakukan penyesuain jika PBB dihapus, lalau ada perubahan yang dilakukan penyesuaikan, karena harus taat asas dan aturan dan jika ada aturan atau undang-undang yang mengharuskan itu akan disesuaikan.
Menurutnya, sebagai langkah untuk meningkat pendapatan daerah maka salah satunya yakni dengan membentuk BPRS Bahari Berkesan yang diharapkan kedepan nantinya dapat menjadi kontributor terbesar dalam mendongkrak PAD Kota Ternate.
"BPRS itu insya Allah kedepan akan menjadi kontributor PAD yang paling besar sehingga kita harus besarkan dia dengan sejumlah dukungan yang kita berikan, dan pajak yang diwacanakan akan dihapus ini tidak mungkin setiap tahun kita naikkan pajak rakyat ini," katanya.
Selain itu, selama kepemimpinan dirinya tidak pernah membebani masyarakat dengan kebijakan untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Selama kepemimpinan saya sangat menjaga itu tidak bisa membebani rakyat yang berlebihan dan jika kita menginginkan setiap tahun PAD itu naik maka salah satu solusinya yaitu dengan usaha-usaha yang maju dengan tidak membebani rakyat dan Bank BPRS itu sebagai salah satu solusi. Jadi soal PBB itu kita tunggu saja aturan dari pusat," ujarnya.
Berbeda dengan Walikota Kepala DPKAD Kota Ternate Djadid Radjim menilai jika dilakukan penghapusan PBB maka salah satu sumber PAD Kota Ternate akan hilang, jika PBB dihapuskan maka salah satu sumber PAD kita akan hilang, dan itu nilainya cukup besar juga, apalagi dari hasil PAD tahun lalu Rp55 miliar, dipastikan akan turun kalau penghapusan PBB tetap diterapkan. (ant/bm 10)
"Kontribusi PBB terhadap PAD Kota Ternate selama ini cukup besar dan kalau pemerintah pusat menghapus PBB, pasti akan berimbas pada menurunnya PAD Kota Ternate," katanya di Ternate, Rabu (18/2/2015).
Ia mengaku, Pemkot Ternate akan melakukan penyesuaian jika memang penghapusan PBB ini sudah ditetapkan melalui regulasi pemerintah pusat, meskipun sangat merugikan daerah, terutama dari sisi pendapatan.
Akan tetapi, Pemkot Ternate tetap akan melakukan penyesuain jika PBB dihapus, lalau ada perubahan yang dilakukan penyesuaikan, karena harus taat asas dan aturan dan jika ada aturan atau undang-undang yang mengharuskan itu akan disesuaikan.
Menurutnya, sebagai langkah untuk meningkat pendapatan daerah maka salah satunya yakni dengan membentuk BPRS Bahari Berkesan yang diharapkan kedepan nantinya dapat menjadi kontributor terbesar dalam mendongkrak PAD Kota Ternate.
"BPRS itu insya Allah kedepan akan menjadi kontributor PAD yang paling besar sehingga kita harus besarkan dia dengan sejumlah dukungan yang kita berikan, dan pajak yang diwacanakan akan dihapus ini tidak mungkin setiap tahun kita naikkan pajak rakyat ini," katanya.
Selain itu, selama kepemimpinan dirinya tidak pernah membebani masyarakat dengan kebijakan untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Selama kepemimpinan saya sangat menjaga itu tidak bisa membebani rakyat yang berlebihan dan jika kita menginginkan setiap tahun PAD itu naik maka salah satu solusinya yaitu dengan usaha-usaha yang maju dengan tidak membebani rakyat dan Bank BPRS itu sebagai salah satu solusi. Jadi soal PBB itu kita tunggu saja aturan dari pusat," ujarnya.
Berbeda dengan Walikota Kepala DPKAD Kota Ternate Djadid Radjim menilai jika dilakukan penghapusan PBB maka salah satu sumber PAD Kota Ternate akan hilang, jika PBB dihapuskan maka salah satu sumber PAD kita akan hilang, dan itu nilainya cukup besar juga, apalagi dari hasil PAD tahun lalu Rp55 miliar, dipastikan akan turun kalau penghapusan PBB tetap diterapkan. (ant/bm 10)