Tiakur Layak Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi MBD

Ambon - Berita Maluku. Dalam dua tahun pemerintahan Bupati Barnabas Nataniel Orno dan Wakil Bupati Johanis Letelay, Tiakur yang dulunya masih berupa lahan kosong melompong kini telah berubah menjadi Kota Metropolis masa depan di bibir selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Maluku Barat Daya, Maluku.

Tak salah jika dalam hitungan waktu 10 hingga 20 tahun ke depan, Tiakur bakal menjadi Kota Impian seluruh anak Maluku menyusul pengeksploitasian gas abadi di Blok Masela, Kecamatan Babar Timur, MBD, pada 2018 dan emas Romang dan tembaga Wetar juga sudah berproduksi dengan baik. Selain itu, Tiakur diestimasi layak menjadi ibu kota provinsi jika kelak MBD berdiri sendiri menjadi Provinsi sendiri di Indonesia.

Dengan mengacu pada Master Plan pembangunan Kota Tiakur 2011-2016, Pemerintah Kabupaten MBD kini terus memacu nadi pembangunan di wilayah perbatasan NKRI-Republik Demokratik Timor Leste-Australia itu dengan pembangunan infrastruktur pemerintahan maupun penyediaan fasilitas-fasilitas sosial.

Bahkan, basic prize (harga pokok) tanah yang diterapkan Pemkab MBD sebesar Rp 3,5 juta per perkanti meter relatif lebih rendah ketimbang apa yang diterapkan pemerintah di 10 kabupaten dan kota lain di Maluku. Kota Ambon, misalnya, menerapkan kebijakan serupa sebesar Rp 5,5 juta per perkanti meter. Bupati Orno bertekad sebelum turun tahta pada 2016 mendatang dirinya bersama Wabup Letelay sudah tuntas membuka akses informasi, telekomunikasi dan akses ekonomi hingga menjangkau 17 kecamatan yang membawahi 48 pulau di MBD.

’’Karena itu, dalam nomenklatur pemberdayaan, yang saya tekankan adalah pembangunan infrastruktur perekonomian, bukan infrastruktur pemberdayaan rakyat. Sebab, apa guna pembangunan diarahkan tapi akses masyarakat untuk meningkatkan derajat perekonomian relatif sulit di mana mereka punya hasil produksi pertanian dan peternakan tapi tak bisa dipasarkan karena tak ada jalan,’’ kata Orno dalam bincang-bincang dengan pers di Kediaman Bupati MBD di Tiakur, pekan lalu.

Diakui Orno, pembangunan MBD masih digerakkan melalui penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kendalanya, dunia usaha masih belum berani menanamkan modalnya di MBD karena kencangnya pemberitaan-pemberitaan miring sejumlah media massa di Ambon dan belum tuntasnya pembangunan infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan maupun pengadaan sarana transportasi darat, laut dan udara yang mampu menghubungkan pulau-pulau MBD dengan Ambon dan Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

’’Pemberitaan-pemberitaan miring media masa selama ini kalau mau dibilang seakan-akan langit mau runtuh di MBD. Padahal, orang-orang yang suka komentar tak pernah datang dan lihat perkembangan di Tiakur dan pulau-pulau lain. Mereka hanya kritik dari luar. Kalau kita daerah adat yang punya sopan santun, harusnya mereka yang suka komentar itu datang, lihat sendiri dan menawarkan konsep pembangunan ke pemerintah daerah. Kami terbuka untuk itu kok,’’ ungkapnya.

Orno menjelaskan dirinya tidak berniat sedikitpun mengklarifikasi pemberitaan-pemberitaan miring di media massa karena apa yang selama ini diberitakan jauh dari kenyataan sesungguhnya di Tiakur dan kecamatan-kecamatan lain di MBD.

’’Sampai saat ini saya tak ingin mengklarifikasi apa yang diberitakan. Sebab, orang yang suka mengklarifikasi apa yang dimuat media itu biasanya takut karena punya salah. Saya juga belum terlalu top di Ambon kok. Jadi, biarlah mereka datang dan lihat sendiri di sini baru bicara, jangan asal bicara tapi tak pernah lihat apa yang sesungguhnya sudah saya dan pak Anis Letelay (Wabup MBD) buat bagi daerah ini,’’ curhatnya.

Orno tak memungkiri jika pemberitaan-pemberitaan di media massa di Ambon lebih banyak bernuansa politis karena pemilihan kepala daerah di MBD kian dekat.

’’Saya heran. Saya merasa diri kecil kok, kenapa orang takut saya lalu meminta pers menulis sesuatu yang sebetulnya sangat berbeda jauh dengan kondisi sebenarnya di sini,’’ ucapnya. (bm01/bm12)