Kemenhub RI Dinilai Tak Serius Menuntaskan Proyek Bandara Internasional di MBD
http://www.beritamalukuonline.com/2014/11/kemenhub-ri-dinilai-tak-serius.html
Ambon - Berita Maluku. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia dinilai kurang serius membangun sarana dan prasarana perhubungan udara di Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku. Padahal, Daerah Otonom Baru (DOB) di Maluku pada 21 Juli 2008 itu berbatasan laut langsung dengan dua Negara, Republik Demokrasi Timor Leste dan Australia.
Keinginan Pemerintah Kabupaten MBD menggelar uji landasan oleh Trigana Air pada November 2014 tampaknya belum sepenuhnya terwujud karena pembangunan runway landasan pacu belum dimaksimalkan pihak kontraktor maupun pelaksana proyek.
Pantauan Berita Maluku di Bandar Udara Internasional Syota, Moa, Kecamatan Moa, 3 November lalu, tampak pembangunan runway masih belum tuntas dilakukan kontraktor. Padahal, seharusnya proyek itu dituntaskan pada akhir Oktober, sehingga uji landasan dapat dilakukan dengan aman dan lancar oleh kru Trigana Air. Masyarakat Moa khususnya dan MBD umumnya sangat berharap Bandara Syota cepat tuntas, sehingga frekuensi penerbangan ke wilayah itu dapat bertambah selain penggunaan Lapangan Terbang di Kisar, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan.
’’Kalau Bandara sudah siap pasti maskapai penerbangan akan ramai beroperasi di sini karena kebutuhan masyarakat MBD akan jasa transportasi udara sangat tinggi,’’ ungkap John Reinhard, salah satu warga MBD.
Panjang landasan Bandara Syota mencapai lebih kurang 2.500 meter dan yang baru dituntaskan sepanjang 1.125 meter agar dapat didarati pesawat berukuran sedang seperti yang saat ini dioperasikan maskapai Trigana Air dan Wings Air.
Reinhard berujar Kemenhub RI perlu memerhatikan serius pembangunan Bandara Syota karena di zaman Perang Dunia ke-2 (1939-1945), Dusun Nyama, Desa Klis, menjadi Pangkalan Udara Pasukan Sekutu untuk memantau gerak-gerik sekaligus melancarkan serangan udara ke markas pasukan Jepang di Desa Tounwawan di Utara Pulau Moa.
’’Kami harapkan Pempus melalui Kemenhub segera memperhatikan penyelesaian Bandara Moa, karena posisi MBD persis di tapal batas NKRI, Timor Leste dan Australia sehingga rawan intervensi pihak asing. Jangan sampai kasus Sipadan dan Ligitan akan terjadi lagi di MBD hanya karena Pempus kurang memperhatikan kesejahteraan dan keluhan masyarakat di pulau-pulau perbatasan,’’ ingatnya.
Ketika dikonfirmasi Bupati MBD Barnabas Nataniel Orno juga mengungkapkan kegelisahannya atas belum tuntasnya penyelesaian pembangunan runway Bandara Syota. ’’Memang target kita itu bulan November sudah dilakukan uji landasan oleh Trigana Air, tapi kabarnya runway-nya belum tuntas dikerjakan,’’ sahutnya mengakui.
Orno optimis perampungan Bandara Syota kelak akan memutus mata rantai keterisoliran MBD dari sektor transportasi udara.
’’MBD ini terdiri dari 48 pulau dan ada beberapa pulau yang berbatasan dengan Negara lain. Harapan saya dan Pak Anis Letelay (Wakil Bupati MBD) jika Bandara Syota nanti siap, roda perekonomian akan semakian bergeliat dan banyak investor akan beramai-ramai datang ke sini untuk menanamkan modal mereka di bidang pertambangan, kelautan, pertanian, perkebunan dan pariwisata,’’ papar mantan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat 2006/11 ini. (ev/mg bm015/bm12)
Keinginan Pemerintah Kabupaten MBD menggelar uji landasan oleh Trigana Air pada November 2014 tampaknya belum sepenuhnya terwujud karena pembangunan runway landasan pacu belum dimaksimalkan pihak kontraktor maupun pelaksana proyek.
Pantauan Berita Maluku di Bandar Udara Internasional Syota, Moa, Kecamatan Moa, 3 November lalu, tampak pembangunan runway masih belum tuntas dilakukan kontraktor. Padahal, seharusnya proyek itu dituntaskan pada akhir Oktober, sehingga uji landasan dapat dilakukan dengan aman dan lancar oleh kru Trigana Air. Masyarakat Moa khususnya dan MBD umumnya sangat berharap Bandara Syota cepat tuntas, sehingga frekuensi penerbangan ke wilayah itu dapat bertambah selain penggunaan Lapangan Terbang di Kisar, Kecamatan Pulau-pulau Terselatan.
’’Kalau Bandara sudah siap pasti maskapai penerbangan akan ramai beroperasi di sini karena kebutuhan masyarakat MBD akan jasa transportasi udara sangat tinggi,’’ ungkap John Reinhard, salah satu warga MBD.
Panjang landasan Bandara Syota mencapai lebih kurang 2.500 meter dan yang baru dituntaskan sepanjang 1.125 meter agar dapat didarati pesawat berukuran sedang seperti yang saat ini dioperasikan maskapai Trigana Air dan Wings Air.
Reinhard berujar Kemenhub RI perlu memerhatikan serius pembangunan Bandara Syota karena di zaman Perang Dunia ke-2 (1939-1945), Dusun Nyama, Desa Klis, menjadi Pangkalan Udara Pasukan Sekutu untuk memantau gerak-gerik sekaligus melancarkan serangan udara ke markas pasukan Jepang di Desa Tounwawan di Utara Pulau Moa.
’’Kami harapkan Pempus melalui Kemenhub segera memperhatikan penyelesaian Bandara Moa, karena posisi MBD persis di tapal batas NKRI, Timor Leste dan Australia sehingga rawan intervensi pihak asing. Jangan sampai kasus Sipadan dan Ligitan akan terjadi lagi di MBD hanya karena Pempus kurang memperhatikan kesejahteraan dan keluhan masyarakat di pulau-pulau perbatasan,’’ ingatnya.
Ketika dikonfirmasi Bupati MBD Barnabas Nataniel Orno juga mengungkapkan kegelisahannya atas belum tuntasnya penyelesaian pembangunan runway Bandara Syota. ’’Memang target kita itu bulan November sudah dilakukan uji landasan oleh Trigana Air, tapi kabarnya runway-nya belum tuntas dikerjakan,’’ sahutnya mengakui.
Orno optimis perampungan Bandara Syota kelak akan memutus mata rantai keterisoliran MBD dari sektor transportasi udara.
’’MBD ini terdiri dari 48 pulau dan ada beberapa pulau yang berbatasan dengan Negara lain. Harapan saya dan Pak Anis Letelay (Wakil Bupati MBD) jika Bandara Syota nanti siap, roda perekonomian akan semakian bergeliat dan banyak investor akan beramai-ramai datang ke sini untuk menanamkan modal mereka di bidang pertambangan, kelautan, pertanian, perkebunan dan pariwisata,’’ papar mantan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat 2006/11 ini. (ev/mg bm015/bm12)