Somaforta dan AMGPM Tolak Pembukaan Lahan Sawit di Taniwel Timur
http://www.beritamalukuonline.com/2014/10/somaforta-dan-amgpm-tolak-pembukaan.html
Kasale: Pemkab SBB Menyerobot Petuanan Masyarakat Taniwel
Ambon - Berita Maluku. “Ini Nunusaku, bukan Majapahit, Katong hidup dari Sagu, bukan dari Sawit” kutipan pantun yang dicetuskan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (PB AM-GPM) saat mengakhiri diskusi panel yang di bawakan oleh Solidaritas Mahasiswa For Taniwel – SomaForta pada Sabtu, (11 /10) kemarin, menunjukan sikap penolakannya terhadap rencana Pemkab SBB untuk membuka lahan kelapa sawit seluas 20 hektar di kecamatan Taniwel Timur.
Diskusi yang mengetengahkan, ’Dampak Perkebunan Sawit dan Upaya Mempertahankan Petuanan Adat Masyarakat Adat, di Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten Seram Bagian Barat," yang dihadiri hampir seratusan elemen mahasiswa asal Kecamatan Taniwel - Taniwel timur yang secara serius menyimak paparan dari para narasumber.
Ketiga panelis yang tampil saat itu, yakni Pdt. Elifas Maspaitella, Prof. Robby Oszaer, Akademisi Fakultas Pertanian Unpatti, serta Samson Atapary, SH, Anggota DPRD Provinsi Maluku - Dapil SBB.
Ditemui usai kegiatan, Pdt. Elifas Maspaitella menyatakan bahwa upaya yang dilakukan pihaknya bersama dengan SomaForta adalah, membangun kecerdasan masyarakat di level bawah terutama masyarakat Taniwel supaya mereka bisa memahami dampak dari perkebunan kelapa sawit.
”Jadi selain dampak – dampak yang positif, masyarakat juga perlu memahami dampak yang negatif,” urai Maspaitella.
Berdasarkan Pengalaman yang terjadi di Seram Utara (Kab Malteng ), yakni saat pembukaan lahan kelapa sawit di daerah tersebut, akan membawa dampak negatif yang dialami oleh masyarakat setempat dan juga merusak lingkungan di pulau Seram, hal ini semestinya menjadi referensi untuk menolak rencana Pemkab SBB dan PT Mitra Utama tersebut.
“Referensi ini juga, seharusnya digunakan oleh pemkab SBB, untuk lebih cerdas mendorong program-program bagi kesejahteraa rakyat,” ungkap Maspaitela.
Meski mengakui bahwa pertumbauhan ekonomi daerah juga dipacu oleh sektor investasi, tetapi Pemda seharusnya bijak dalam menentukannya pilihan investasi bagi kesejahteraan masyarakat, pasalnya investasi pada perkebunan pala yang pengelolaannya oleh masyarakat Taniwel saat ini lebih menjanjikan.
“Pada dasarnya kami tidak menolak investasi, tetapi Pemda harus bijak, investasi pada ”perkebunan pala” sebagai tanaman endemikyang selama ini di kelola masyarakat, itu lebih baik. Inilah yang melatarbelakangi mengapa kita melakukan proses ini,“ tegasnya.
Ditandaskannya, yang terpenting dalam proses ini adalah bagaimana masyarakat Taniwel lebih cerdas dan secara objektif dalam mengambil keputusan terkait pembukaan lahan kelapa sawit tersebut.
Secara terpisah, Ferry Kasale, Koordinator Somaforta menyatakan akan terus membangun advokasi secara berjenjang.
“Jadi bukan hanya sebatas mahasiswa Taniwel, tetapi juga akademisi yang pro lingkungan hidup di Unpatti dan seluruh AMGPM maupun pihak-pihak yang pro lingkungan, akan kita rangkul,“ jelas kasale.
Menurut Kasale, langkah yang diambil pemkab SBB cenderung bersifat penyerobotan, pasalnya sejak perusahan tersebut akan beroperasi sampai hari ini, tidak pernah dari pihak Pemda maupun Perusahan memberikan sosialisasi rencana pembukaan lahan tersebut.
“Lahan itu adalah domain masyarakat adat, jadi harus ditanya persetujuan mereka dulu, tetapi sampai hari ini tidak ada permintaan tersebut, jadi saya menilai langkah Pemkab SBB tersebut prematur karena tidak melalui mekanisme dan prodsedur,” kecam Ferry. (BM02)
 |
| Elifas Maspaitella |
Diskusi yang mengetengahkan, ’Dampak Perkebunan Sawit dan Upaya Mempertahankan Petuanan Adat Masyarakat Adat, di Kecamatan Taniwel Timur Kabupaten Seram Bagian Barat," yang dihadiri hampir seratusan elemen mahasiswa asal Kecamatan Taniwel - Taniwel timur yang secara serius menyimak paparan dari para narasumber.
Ketiga panelis yang tampil saat itu, yakni Pdt. Elifas Maspaitella, Prof. Robby Oszaer, Akademisi Fakultas Pertanian Unpatti, serta Samson Atapary, SH, Anggota DPRD Provinsi Maluku - Dapil SBB.
Ditemui usai kegiatan, Pdt. Elifas Maspaitella menyatakan bahwa upaya yang dilakukan pihaknya bersama dengan SomaForta adalah, membangun kecerdasan masyarakat di level bawah terutama masyarakat Taniwel supaya mereka bisa memahami dampak dari perkebunan kelapa sawit.
”Jadi selain dampak – dampak yang positif, masyarakat juga perlu memahami dampak yang negatif,” urai Maspaitella.
Berdasarkan Pengalaman yang terjadi di Seram Utara (Kab Malteng ), yakni saat pembukaan lahan kelapa sawit di daerah tersebut, akan membawa dampak negatif yang dialami oleh masyarakat setempat dan juga merusak lingkungan di pulau Seram, hal ini semestinya menjadi referensi untuk menolak rencana Pemkab SBB dan PT Mitra Utama tersebut.
“Referensi ini juga, seharusnya digunakan oleh pemkab SBB, untuk lebih cerdas mendorong program-program bagi kesejahteraa rakyat,” ungkap Maspaitela.
Meski mengakui bahwa pertumbauhan ekonomi daerah juga dipacu oleh sektor investasi, tetapi Pemda seharusnya bijak dalam menentukannya pilihan investasi bagi kesejahteraan masyarakat, pasalnya investasi pada perkebunan pala yang pengelolaannya oleh masyarakat Taniwel saat ini lebih menjanjikan.
“Pada dasarnya kami tidak menolak investasi, tetapi Pemda harus bijak, investasi pada ”perkebunan pala” sebagai tanaman endemikyang selama ini di kelola masyarakat, itu lebih baik. Inilah yang melatarbelakangi mengapa kita melakukan proses ini,“ tegasnya.
Ditandaskannya, yang terpenting dalam proses ini adalah bagaimana masyarakat Taniwel lebih cerdas dan secara objektif dalam mengambil keputusan terkait pembukaan lahan kelapa sawit tersebut.
Secara terpisah, Ferry Kasale, Koordinator Somaforta menyatakan akan terus membangun advokasi secara berjenjang.
“Jadi bukan hanya sebatas mahasiswa Taniwel, tetapi juga akademisi yang pro lingkungan hidup di Unpatti dan seluruh AMGPM maupun pihak-pihak yang pro lingkungan, akan kita rangkul,“ jelas kasale.
Menurut Kasale, langkah yang diambil pemkab SBB cenderung bersifat penyerobotan, pasalnya sejak perusahan tersebut akan beroperasi sampai hari ini, tidak pernah dari pihak Pemda maupun Perusahan memberikan sosialisasi rencana pembukaan lahan tersebut.
“Lahan itu adalah domain masyarakat adat, jadi harus ditanya persetujuan mereka dulu, tetapi sampai hari ini tidak ada permintaan tersebut, jadi saya menilai langkah Pemkab SBB tersebut prematur karena tidak melalui mekanisme dan prodsedur,” kecam Ferry. (BM02)
