Selama Puluhan Tahun MBD Jadi Lahan ’’Makang Pancuri’’ Pejabat Dinas PU Maluku dan BSWM
http://www.beritamalukuonline.com/2014/10/selama-puluhan-tahun-mbd-jadi-lahan.html
 | ||||
| Proyek air bersih di Tiakur ini, tumpang tindih dan tak berfungsi. |
’’Masyarakat MBD tak butuh permintaan maaf begitu saja dari PPK II PKPAM Dinas PU Maluku. Permintaan maaf bukan solusi menyelesaikan amburadulnya proyek air bersih dari APBN yang dikerjakan Dinas PU Maluku selama ini. Saya minta Inspektorat Maluku segera memeriksa pak Alex Lopulalan dan seluruh stafnya di Dinas PU Maluku,’’ tekan Anos kepada Berita Maluku melalui ponselnya, Minggu (5/10/2014).
Pernyataan Lopulalan, kata Anos, mengindikasikan dua hal pokok terkait program-program fisik, entah jalan, jembatan maupun air bersih yang disasarkan ke kepulauan MBD.
Pertama, karena jauh dari Ambon sebagai pusat pemerintahan Maluku, pelaporan proyek-proyek fisik berupa jalan, jembatan dan air bersih oleh pejabat Dinas PU Maluku maupun pejabat Balai Sungai Wilayah Maluku (BSWM) hanya bersifat laporan Asal Bapak Senang (ABS).
’’Sangat lucu. Waktu wartawan mewawancarai pak Alex Lopulalan di ruang kerjanya (Kamis, 3/10/2014), beliau berkelit kalau dirinya baru dapat informasi dari stafnya yang baru pulang dengan kapal perintis, bahwa proyek air bersih dari APBN di Tiakur sudah selesai, bahkan waktu itu beliau kasih lihat foto-fotonya, tapi setelah sejumlah narasumber tak resmi ditelepon Korwil BIAN (Badan Investigasi Aset Negara) MBD (Herman Siamiloy), ternyata air belum mengalir ke barak-barak, mesin pompa rusak, dan masyarakat terpaksa beli air minum di Werwaru kemudian dijual lagi di barak-barak pegawai di Tiakur. Pernyataan pak Alex Lopulalan itu sangat membohongi masyarakat dan pejabat di atasnya, terutama Gubernur dan wakil gubernur Maluku,’’ beber pemuda Kisar ini.
Kedua, pernyataan Lopulalan juga menjadi pembuktian sahih jika selama puluhan tahun, wilayah kepulauan MBD dijadikan lahan cari keuntungan pribadi dan lokasi proyek akal-akalan kelompok pejabat Dinas PU Maluku dan pejabat BSWM.
’’Kita mungkin tak pernah akan lupa dengan kasus Kater (Kawasan Tertinggal) di awal 200an yang menyeret sejumlah pejabat Kantor Gubernur Maluku dan Unpatti Ambon. Nah, kasus air bersih di Tiakur kembali membuka lembaran pahit kalau selama puluhan tahun wilayah MBD dijadikan lahan ’makang pancuri’ oknum-oknum tidak berhati nurani di Dinas PU Maluku dan BSWM,’’ kecamnya.
Sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golongan Karya Korwil MTB-MBD Anos mendesak aparat penegak hukum segera memeriksa sejumlah pihak di Dinas PU Maluku dan BSWM yang terindikasi memiliki proyek-proyek air bersih dan desalinasi fiktif dan amburadul di 42 pulau di MBD.
’’Coba bayangkan. Di Tiakur yang menjadi pusat pemerintahan MBD saja proyeknya sudah dikerjakan abunawas dan hancur lebur macam begitu, apalagi kalau di Wetar, Lirang, Romang, Damer dan pulau-pulau terluar lain di MBD yang sangat jauh dari pengawasan. Untung saja ada control ketat dari pers (wartawan) kalau tidak masyarakat tidak tahu kalau proyek air bersih dari APBN di Tiakur sangat bermasalah. Saya meminta Kejaksaan Tinggi Maluku harus membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus amburadulnya proyek air bersih, jalan dan jembatan dari APBN di MBD karena terindikasi fiktif dan merugikan keuangan Negara,’’ serunya. (bm01/bm12/bm09)
