Harus Ada Solusi selektif Terkait Rencana Penutupan Lokalisasi Tanjung Batu Merah
http://www.beritamalukuonline.com/2014/10/harus-ada-solusi-selektif-terkait.html
Ambon - Berita Maluku. Wakil Ketua DPRD kota Ambon, Rustam Latuponno menegaskan, harus ada solusi selektif terkait rencana penutupan lokalisasi tanjung Batu Merah yang telah berlangsung puluhan tahun lalu.
Pernyataan Latuponno itu terkait adanya pemintaan dari beberapa LSM untuk tidak ditutup dengan alasan apapun.
“Harus ada solusi selektif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melakukan aktivitas di lokalisasi tanjung Batu Merah sehingga tidak menimbulkan masalah baru apabila tempat tersebut didtutup oleh Pemkot,” kata penasihat fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Ambon ini.
Lanjutnya, jangan hanya karena persoalan adanya HIV/AIDS mengakibatkan lokalisasi harus didtutup. Ia pun mengingatkan bahwa hubungan seks bukan saja penyebab menularnya HIV/AIDS tapi ada juga pemakaian Narkotika dan Obat-Obat Terlarang (Narkoba) yang merupakan penyebab berkembangnya HIV/AIDS.
“Sudah harus ada selusi kongkrit dari Pemkot terutama Dinas Sosial, Dinas kesehatan dan juga Dinas Tenaga Kerja karena persoalan lokalisasi kewenangannya ada di dinas-dinas tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan masalah baru apabila nantinya ditutup,” katanya.
Sementara itu Asmin Matdoan, Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon yang merupakan mitra dinas tenaga Kerja dan Dinas sosial menuturkan, permintaan dari Lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk tidak ditutupnya lokalisasi Tanjung Batu Merah memang ada baiknya dengan alasan kalau memang harus ditutup oleh Pemkot maka Pemkot harus menyediakan lahan hunian bagi PSK dari lokalisasi tersebut.
“Penutupan lokalisasi akan berdampak besar karena bertambahnya pengangguran di wilayah ini. Dan kalau harus ditutup Pemkot sudah harus melakukan sosialisasi serta memberikan pelatihan-pelatihan maupun bantuan modal usaha kepada para PSK. Karena apabila nantinya ditutup, para PSK sudah bisa mengembangkan diri untuk mendapatkan penghasilan,” kata mantan ketua KNPI Maluku ini. (bm 06)
Pernyataan Latuponno itu terkait adanya pemintaan dari beberapa LSM untuk tidak ditutup dengan alasan apapun.
“Harus ada solusi selektif dari Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) yang melakukan aktivitas di lokalisasi tanjung Batu Merah sehingga tidak menimbulkan masalah baru apabila tempat tersebut didtutup oleh Pemkot,” kata penasihat fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Kota Ambon ini.
Lanjutnya, jangan hanya karena persoalan adanya HIV/AIDS mengakibatkan lokalisasi harus didtutup. Ia pun mengingatkan bahwa hubungan seks bukan saja penyebab menularnya HIV/AIDS tapi ada juga pemakaian Narkotika dan Obat-Obat Terlarang (Narkoba) yang merupakan penyebab berkembangnya HIV/AIDS.
“Sudah harus ada selusi kongkrit dari Pemkot terutama Dinas Sosial, Dinas kesehatan dan juga Dinas Tenaga Kerja karena persoalan lokalisasi kewenangannya ada di dinas-dinas tersebut, sehingga tidak akan menimbulkan masalah baru apabila nantinya ditutup,” katanya.
Sementara itu Asmin Matdoan, Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon yang merupakan mitra dinas tenaga Kerja dan Dinas sosial menuturkan, permintaan dari Lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk tidak ditutupnya lokalisasi Tanjung Batu Merah memang ada baiknya dengan alasan kalau memang harus ditutup oleh Pemkot maka Pemkot harus menyediakan lahan hunian bagi PSK dari lokalisasi tersebut.
“Penutupan lokalisasi akan berdampak besar karena bertambahnya pengangguran di wilayah ini. Dan kalau harus ditutup Pemkot sudah harus melakukan sosialisasi serta memberikan pelatihan-pelatihan maupun bantuan modal usaha kepada para PSK. Karena apabila nantinya ditutup, para PSK sudah bisa mengembangkan diri untuk mendapatkan penghasilan,” kata mantan ketua KNPI Maluku ini. (bm 06)