Dikonfirmasi Soal Gagalnya Proyek Persawahan di Babar, Kontraktor dan Ketua DPRD MBD Lempar Kesalahan dan Tantang Diproses Hukum

Chau Petrusz

Ambon - Berita Maluku. Proyek persawahan di Desa Manui, Kecamatan Pulau-pulau Babar, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), sejak tahun anggaran (TA) 2012 hingga 2014 terindikasi gagal total. Padahal, sejak 2011Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) MBD menganggarkan Rp 1,5 miliar lebih untuk mendukung swasembada pangan di Daerah Otonom Baru (DOB) Maluku pada 21 Juli 2008 itu.

Penanggung jawab proyek Irigasi sekunder Manui Adolf Unawekly mengakui proyek pengairan yang ditanganinya mulai 2012 itu tak dapat memproduksi padi lahan kering karena ketidaksiapan masyarakat setempat.

’’Proyek pengairan ini ada tiga tipe, primer yang langsung dari sumber air, sekunder dari sumber air ke bak penampungan dan tersier dari pipa-pipa langsung ke sawah. Kalau saya menangani proyek sekundernya,’’ sahutnya kepada pers melalui ponselnya dari Tiakur, ibu kota MBD, Kamis (9/10/2014).

Unawekly menyebutkan sewaktu dirinya mulai melaksanakan pekerjaan awal, gambar proyek yang disodorkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) MBD tidak sesuai bestek.

’’ Waktu saya kerja proyek itu tahun 2012, gambar dari Dinas PU MBD menyangkut luas lahan 500 meter, ternyata besteknya salah, sehingga saya merubahnya. Jadi volumenya dari 500 meter ke 1000 meter’’.

’’Intinya waktu dibangun tak masalah, hanya masyarakat setempat yang tak siap. Padahal Pemerintah Kabupaten MBD melalui dinas terkait sudah memberikan handtractor, 2 lagi dan fasilitas lainnya. Kenyataannya, yang kerja di lapangan hanya pak Ulis Leunupun, sementara yang lain tak aktif. Mereka hanya makan uang ganti rugi lahan. Padahal, tujuan proyeknya tidak seperti itu. Masyarakat harus mengelola sawah tersebut’’.

Unawekly mengakui, jauh sebelum itu Pemkab MBD sudah bangun lumbung padi, hanya saja tak ada produksi.

’’Sebenarnya masyarakat itu disiapkan untuk mengelola proyek ini. Tapi, anehnya setelah habis peresmian, masyarakat tinggalkan handtractor di bawah pohon kelapa dan pohon mangga begitu saja, tak terurus. Nanti ada pesta di kampung karena tak ada genzet, masyarakat ambil mesin handtractor untuk hidupkan lampu. Itu masalah yang sebenarnya,’’ tepisnya menjelaskan.

Menyinggung soal informasi miring bahwa proyek ini dikerjakan sanak saudaranya dan kader partainya, Ketua DPRD MBD Sauloro ’Chau’ Petrusz dengan tegas menampiknya.

’’Silahkan konfirmasi ke dinas teknis terkait karena saya tidak pernah tahu menahu soal siapa kerja apa. Kalau memang anda (wartawan) punya bukti hukum jangan cuma dieskpose karena percuma, saran saya sebaiknya laporkan kepada penegak hukum untuk diusut tuntas,’’ kelit Chau Petrusz yang pernah mendekam tiga bulan dalam tahanan Kepolisian Resort MTB di Saumlaki, pada awal 2002an karena terindikasi menggunakan dana Program Pengembangan Kecamatan (PPK) untuk kegiatan PDIP di Kecamatan Pulau-pulau Terselatan. (bm03/bm12/bm09)