Bongkar Mega Korupsi Bappeda Bursel, LAMI Maluku Desak Kejati Proaktif

Abdul Jalil Rumfot

Ambon - Berita Maluku. Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Maluku menemukan sejumlah kasus-kasus mega korupsi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2009 hingga 2014. LAMI Maluku berharap temuan-temuan mereka dapat disikapi serius Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

’’Dari berbagai temuan kami selama ini yang diperkuat laporan BPKP Maluku berdasarkan dokumen APBD dan APBD-P Buru Selatan, tampaknya Bappeda Buru Selatan menjadi sarang korupsi yang belum tersentuh tangan aparat penegak hukum di Negara ini,’’ beber Ketua Umum (Ketum) LAMI Maluku Abdul Jalil Rumfot kepada pers di Ambon, Kamis (2/10/2014).

Sejumlah kasus korupsi itu, beber Rumfot,  antara lain, pertama, pelaksanaan pekerjaan pada Bappeda, Penelitian dan Pengembangan (Litbang) dan Penanaman Modal Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mendahului penetapan anggaran serta terdapat pembayaran sebelum penetapan anggaran sebesar Rp 10,4 miliar lebih.

Kedua, penyelesaian indikasi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 236,2 juta lebih.

Ketiga, terdapat tumpang tindih perjalanan dinas.

Keempat, kebocoran-kebocoran lain di kas pengeluaraan daerah, Dinas Pekerjaan Umum Bursel, dan pos-pos anggaran lain yang ikut menyeret mantan Kepala Bappeda Bursel Tagop Soetrisno Soedarsono, yang kini menjabat Bupati Bursel 2011/16 mendatang mencapai ratusan miliaran rupiah.  

’’Kami punya data-data valid soal korupsi di Bappeda dan sejumlah SKPD Bursel tahun 2009 hingga 2014. Kami akan laporkan ini ke Kejati Maluku, Kejagung dan KPK. Namun, kami minta kejaksaan proaktif agar memanggil mantan Kepala Bappeda Bursel untuk mengklarifikasi temuan-temuan BPKP Maluku dan LAMI Maluku,’’ tuturnya. (bm 01/bm09)