BIAN Minta Kacabjari Tual di Wonreli Periksa Ketua DPRD MBD, Pimpinan SKPD dan Kontraktor Proyek Persawahan Manui
http://www.beritamalukuonline.com/2014/10/bian-minta-kacabjari-tual-di-wonreli.html
Sebagaimana ramai diberitakan media massa di Ambon, pekan ini, sejak tahun anggaran (TA) 2011 hingga 2014, proyek irigasi Manui dialokasikan sebesar Rp 1,5 miliar dari pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) MBD, namun proyek persawahan ladang kering ini gagal total karena tak pernah berproduksi.
’’Bukan soal wartawan harus punya bukti atau tidak, tapi Kejaksaan harus segera memanggil dan memeriksa para kontraktor, pimpinan SKPD terkait dan Ketua DPRD MBD atas gagalnya proyek irigasi di Manui,’’ desak Siamiloy kepada pers di Ambon, Selasa (14/10/2014).
Siamiloy menyesalkan pernyataan Ketua DPRD MBD Sauloro Chau Petrusz yang mengindikasikan seakan-akan yang bersangkutan tidak tahu menahu dengan laporan soal gagalnya proyek irigasi Manui.
’’Kalau ketua DPRD (MBD) yang punya kewenangan mengetuk palu sidang penatapan anggaran saja berani bilang dirinya tidak tahu menahu dengan proyek (irigasi Manui) yang gagal, lalu siapa lagi. Kan tidak mungkin setan atau suanggi. Pernyataan Ketua DPRD MBD itu kalau boleh dibilang parlente basar. Omong kosong saja. Bukankah yang mengerjakan proyek itu diduga kuat ada dari keluarga dekat Ketua DPRD MBD dan rekan-rekannya di partai,’’ heran pegiat antikorupsi Maluku.
Lebih lanjut Siamiloy menegaskan tidak pantas hanya masyarakat dipersalahkan di balik gagalnya proyek irigasi Manui, sebab perencanaan awal menentukan seluruh proses pengerjaan proyek ini hingga tuntas.
’’Kalau kemudian di akhir proyek baru masyarakat dipersalahkan, maka pertanyaannya mengapa proyek ini dilaksanakan tanpa perencanaan yang matang. Mestinya masyarakat disiapkan dulu, baru proyek dimasukan, bukan proyek ada baru masyarakat disiapkan. Berarti perencanaannya tidak matang dan asal-asalan saja proyeknya. Imbasnya yang rugi kan rakyat, karena miliaran rupiah uang daerah dikeluarkan tapi hasilnya percuma,’’ paparnya.
BIAN, tegas Siamiloy, akan tetap mengawal kasus gagalnya proyek irigasi Manui sampai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas proyek ini dimasukan ke dalam penjara.
’’Uang daerah yang dikeluarkan untuk proyek ini tak sedikit, miliaran rupiah. Karena itu, para penanggung jawab proyek ini, entah kontraktor, pimpinan SKPD teknis terkait dan pimpinan DPRD MBD (2010/14) harus bertanggung jawab di depan hukum. Itu sudah menjadi komitmen kami di BIAN,’’ kunci mantan Kepala Tata Usaha Kopertis Wilayah XII Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat ini lantang.
Sebelumnya Ketua DPRD MBD Sauloro ’Chau’ Petrusz menyarankan pers untuk melaporkan ke kejaksaan jika punya bukti kuat keterlibatan dirinya dalam kasus ini. ’’Kalau memang anda punya bukti hukum, jangan cuma diekspos karena percuma. Saran saya sebaiknya laporkan saja ke penegak hukum untuk diusut tuntas,’’ sahutnya merasa tak pernah dijamah hukum dalam kasus korupsi. (bm09/bm07/bm01)
