Ambon Masuk Peringkat 12 Kota/Kabupaten dengan IKTKP Terbaik Nasional
http://www.beritamalukuonline.com/2014/10/ambon-masuk-peringkat-12-kotakabupaten.html
’’Prestasi tersebut berdasarkan penelitian Indonesia Governance Index (IGI) yang dilakukan Kemitraan mengenai Tata Kelola Pemerintahan di 34 Provinsi di Indonesia,’’ kata Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy di sela-sela pembagian bantuan PKH di Lapangan Batu Merah, Kamis (16/10/2014).
Peringkat Index Tata Kelola Pemerintahan tersebut bertujuan memberikan masukan kepada pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian tersebut disampaikan pada saat peluncuran nasional hasil IKTKP yang dilakukan IGI di Jakarta.
"Kota Ambon menempati urutan ke-12 setelah kabupaten dan kota lainnya, seperti Siak, Yogyakarta, Semarang, Gunung Kidul, Banda Aceh, Tanah Datar, Karang Asem dan Lombok Utara. Penilaian IGI tidak hanya untuk mengukur kinerja birokrasi, tetapi juga masyarakat sipil dan ekonomi melalui penerapan enam prinsip tata kelola pemerintahan, yakni fairness, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas’’.
’’Setelah itu Menteri Dalam Negeri meminta saya untuk berbicara. Saya kaget saat Kota Ambon menempati peringkat ke 12. Enam prinsip tata kelola pemerintahan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 126 indikator penilaian, dan kota Ambon mendapat hasil penilaian yang cukup baik’’.
Dalam peluncuran tersebut, Walkot katakana IGI juga memaparkan Open Government Indonesia (OGI) yakni sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif.
Implementasi OGI di Ambon merupakan tindaklanjut penandatangan MoU dengan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yakni pembentukan dan implementasi PPID, penerapan open School dan Open Budget digulirkan pada tahun 2012.
’’Selain upaya untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan daerah (Open Budget), Pemkot Ambon juga melakukan aktivasi pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menggulirkan program Open School, yakni upaya untuk membuka data pengelolaan dana BOS di sekolah,’’ tutup Walkot. (ev/mg bm015)
