Solidaritas Jalur Rempah Dideklarasikan, Kawasan Timur Harus Jadi Basis Poros Maritim

PRESIDEN dan Wakil Presiden RI terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla didesak untuk menjadikan jalur rempah (spice routes) sebagai Basis Poros Maritim yang digagas Jokowi. Apalagi, jalur rempah memiliki akar sejarah yang panjang dan terbukti menjadi jalur perdagangan dunia sejak ratusan tahun silam. Jalur rempah ini berbeda dengan jalur sutera (silk routes) yang digagas Tiongkok.

Hal ini terungkap dalam diskusi mengenai “Jalur Rempah sebagai Basis Poros Maritim” di  Jakarta, Selasa (23/9). Selain itu, sejumlah tokoh lintas kawasan Indonesia Timur, seperti Engelina Pattiasina (mantan DPR RI), La Ode Ida (Wakil Ketua DPD RI), Kris Siner Keytimu (Tokoh Petisi 50), Guru Besar Universitas Pattimura Marthinus J. Sapteno,  mantan DPR RI, Hatta Taliwang dan sesepuh NTT, Phil Erari, Immanuel Toebe dan ratusan warga lintas kawasan mendeklarasikan “Solidaritas Jalur Rempah” yang bertujuan untuk mengawal berbagai program poros maritim.

Solidaritas Jalur Rempah merekomendasikan lima hal kepada Jokowi-JK. Pertama, menjadikan pembangunan poros maritim berbasis Jalur Sutera sebagai arah baru pembangunan Indonesia, yang bertitik pangkal di kawasan Timur.  Bukan saja karena merupakan jalur tradisional, tetapi fokus dan berbasis di kawasan Timur akan mempercepat pengembangan kawasan Timur, sekaligus bisa memainkan peran strategis di kawasan Asia Pasifik.

Kedua, meminta kepada Jokowi-JK untuk membebaskan kawasan Timur dari cengkeraman kapitalis, karena hampir semua wilayah kaya sumber daya alam di kawasan Timur telah dikapling pemilik modal, baik wilayah darat maupun lautan. Padahal, sebagian terbesar energi starategis ada di kawasan Timur. Menyelamatkan kawasan Timur, bukan saja menyelamatkan rakyat di kawasan Timur, tetapi juga menyelamatkan Indonesia. Sebab, kawasan Timur merupakan masa depan Indonesia.

Ketiga, Pengelolaan kawasan Timur Indonesia harus benar-benar dikelola orang yang memiliki visi maritim yang kuat serta mengetahui kultur dan potensi ekonomi yang terkandung. Semua potensi dan peluang itu hanya membawa manfaat, jika dikelola figur yang benar-benar memahami kawasan Timur.

Untuk itu, sudah saatnya pemerintahan Jokowi-JK, merekrut dan menempatkan kader yang memiliki kemampuan dan integritas dari kawasan Timur dalam pemerintahan mendatang. Sebab, sangat ironis rakyat yang menduduki sekitar 67 persen luas wilayah Indonesia harus mengemis untuk sekadar mendapatkan jabatan dalam pemerintahan. Kader kawasan timur layak menempati 50 persen kursi di kabinet mendatang.

Keempat, desain kelembagaan (institutional design) departemen maritim perlu merupakan satu-kesatuan  yang diemban oleh menteri yang perlu memahami dan berpengalaman di bidang tata-kelola kelautan, tradisi maritim, budaya, ekonomi pesisir, ekonomi kelautan, dan ekosistem, khususnya berbasis Spice Routes.

Kelima, meminta kepada pemerintahan baru mendatang agar menghapus berbagai kebijakan yang merugikan wilayah kepulauan di kawasan Timur dan kawasan lain di Indonesia. Sebab, berbagai formula kebijakan pemerintahan daerah secara tidak sadar telah merugikan wilayah provinsi kepulauan.

Strategis

Engelina yang memimpin deklarasi Solidaritas Jalur Rempah ini, mengatakan, ada sejumlah hal yang sangat strategis, jika poros maritime berbasis jalur rempah dan berpusat di kawasan timur. Dia menegaskan, Jalur Rempah berbeda dengan Silk Routes (Jalur Sutera). Sebab Spice Routes menghasilkan reproduksi dan regenerasi komponen hayati ekosistem, seperti lada, pala, cengkeh, rumput laut, damar, kayu manis, cendana, kopi, kopra, vanili, kakao, bambu, merica, ketumbar, kayu-kayu, dan sebagainua.

Selain itu, katanya,  Kawasan Timur Indonesia, telah memiliki tradisi ratusan tahun memenuhi kebutuhan pasar global. Perdagangan rempah menghasilkan tukar-menukar kultur, arsitektur benteng dan pelabuhan, saling-pengertian dan saling menghargai lintas budaya dan agama.

Secara historis-arkeologis-kultural, kata Engelina, Poros Maritim RI dimulai Kawasan Timur akan bermanfaat bagi Kawasan Timur (KTI) dan daya-saing Negara RI abad 21. Sebab luas Kawasan Timur Indonesia (KTI) berkisar 68 persen dari luas wilayah Negara RI.

Menurutnya, pembangunan Poros Maritim RI berbasis Jalur Rempah dari kawasan Timur  menguntungkan Pemerintah RI. Sebab zona-zona ini sejak dulu telah memberi kontribusi bagi kemajuan dunia.  strategi ini menghasilkan percepatan pembangunan kawasan tertinggal atau program pembangunan Kawasan Timur RI (KTI).

Engelina menegaskan, ada sejumlah peluang dapat dikelola dari strategi pembangunan maritim RI berbasis Jalur Rempah yakni (1) Tercapainya kemajuan sektor ekonomi maritim, ekonomi pesisir, kemajuan masyarakat serta pemulihan eksosistem kelautan dan daratan; (2) kontrol atas komersial dan perdagangan; (3) pemanfaatan dan kontrol sumber-sumber daya kelautan; (4) tercapainya keamanan maritim, maritime-shipping, operasi-operasi pelabuhan, sumber daya alam bawah laut, perikanan, komunikasi atau perhubungan; (5) Perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah-darah serta kedaulatan Negara RI; (6) kemajuan simultan sektor perikanan, kelautan, pertanian, pertambangan, peternakan, dan kehutanan; (7) mitigasi global-warming. (bm01)