Soal Dugaan Korupsi DAK MBD, Dalih Kadiskes MBD Dinilai Tak Rasional

Ambon - Berita Maluku. Pegiat antikorupsi Maluku Herman Siamiloy menyayangkan keterangan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat (MBD) Daya Eskol Valirat yang berdalih pengusutan dan inspeksi terhadap dugaan penyalahgunaan miliaran rupiah dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) MBD sejak tahun 2012 hingga 2014 bukan kewenangan Inspektorat MBD melalui Inspektorat Maluku.

’’Saya anggap keterangan (dalih) yang disampaikan Kadis Kesehatan MBD di koran lokal beberapa hari lalu, bahwa Inspektorat MBD tak berwenang menginspeksi dugaan penyalahgunaan dana BOK MBD sangat mengada-ada dan terkesan lari dari tanggungjawab sebagai pimpinan SKPD yang mestinya bertanggungjawab atas pengusutan kasus tersebut,’’ kesal Siamiloy, Minggu (21/9/2014).

Jawaban Valirat atas pertanyaan pers, kata Siamiloy, tidak mencirikan dirinya sebagai tipikal pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memahami tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dengan jelas dan bertanggungjawab.

’’Bukan soal dia (Kadis Kesehatan) itu baru bertugas di Dinas Kesehatan selama beberapa bulan terakhir, tapi bagaimana dia memberikan keterangan yang benar dan terarah, sehingga dari pernyataannya itu tidak menimbulkan banyak penafsiran maupun memicu polemik baru di masyarakat,’’ kata Koordinator Wilayah Badan Investigasi Aset Negara (BIAN) MBD.

Dijelaskan Siamiloy, munculnya beragam kasus penyalahgunaan anggaran Negara di sejumlah SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) MBD disebabkan penempatan sejumlah oknum pejabat tidak berdasarkan kemampuan dan latar belakang pejabat-pejabat tersebut atau ’the man behind the job’ atau sering diistilahkan ’the right man on the right job’, tapi semata-mata karena selera dan kepentingan penguasa setempat. 

’’Yang saya lihat, penempatan pejabat untuk mengisi sejumlah jabatan SKPD di MBD lebih didasarkan pada balas jasa dan kepentingan politik penguasa untuk pilkada tahun 2015 mendatang. Ada orang-orang (pejabat-pejabat) yang istilahnya habis manis sepah dibuang, ditempatkan pada dinas-dinas yang awalnya bermasalah dan menjadi sarang korupsi seperti di Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan beberapa dinas lainnya, untuk membunuh karier pejabat-pejabat pembuangan tersebut. Contohnya pejabat di Dinas Kesehatan MBD saat ini, bukan orang teknis kesehatan, tapi orang berlatarbelakang pendidikan sosial yang sudah tak mampu berkinerja lagi lalu ditempatkan di dinas bermasalah,’’ beber pemuka masyarakat Moa di Ambon.

Siamiloy mendesak Kejaksaan Negeri Tual di Wonreli Kisar segera mengusut mantan Kepala Dinas Kesehatan MBD, dr HA, Sekretaris Dinas Kesehatan AS, dan Kepala Dinas Kesehatan MBD saat ini untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di balik ketidakjelasan penggunaan miliaran rupiah dana BOK MBD selama kurun tiga tahun terakhir.

’’Kami akan mengonsolidasikan kekuatan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan jika tak ada niat Inspektorat MBD dan Maluku untuk menginspeksi kasus dana BOK MBD,’’ tutup mantan Kepala Tata Usaha Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah XII Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. (ROS)