Relawan Jokowi Temui Gubernur Maluku Sampaikan Program BPPAR

Ambon - Berita Maluku. Sebagai putra daerah, relawan Jokowi ’Wira Lentera Jiwa’’ Janes Joshua Frans ditugaskan Presiden Joko Widodo ke Maluku dan Maluku Utara untuk menyonyialisasikan sekaligus mendorong pembentukkan Panitia Daerah Badan Pekerja Persiapan Agenda Rakyat (BPPAR) di dua provinsi bersaudara ini.

’’BPPAR dibentuk untuk menerima dan menggali masukan-masukan dari daerah tentang pengembangan dan pembangunan sesuai kebutuhan lokal,’’ kata Frans usai memasukan program Nawacita ala Presiden Jokowi ke ruang kerja Sekretaris Provinsi Maluku Ros Far Far, Kamis siang (11/9/2014).

Awalnya, Frans dan rombongan ingin menemui Gubernur Maluku Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua, namun di saat bersamaan kedua pemimpin Maluku tengah mengikuti kegiatan kenegaraan yang berbeda, sehingga keinginan beraudiens itu urung terlaksana.

Begitupun keinginan Frans untuk bertatap muka dengan Sekprov Far Far tidak terlaksana karena di saat bersamaan yang bersangkutan punya agenda padat yang tak bisa ditinggalkan. Setelah hampir 20 menit memberikan penjelasan kepada beberapa pegawai di ruangan kerja Sekprov Maluku, Frans akhirnya memasukan materi berisi program-program Nawacita ala Jokowi meski tak bertatap muka langsung dengan Far Far.
 
Frans menguraikan ada tiga komunitas yang terlibat langsung dengan pembentukkan BPPAR. Yakni, pertama, ilmuwan (akademisi); kedua, praktisi (kalangan profesional), dan ketiga, CSO (Civil Society Organizing) yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan relawan.
’’Setelah pembentukkan Panitia Daerah BPPAR, mereka akan buat FGD (Focus Group Discussion) untuk membahas isu-isu maupun program-program Nawacita ala Jokowi yang terdiri dari 45 item yang dibagi ke dalam 11 komisi sesuai dengan jumlah komisi DPR dan MPR RI’’.

’’Kalau Maluku dan Maluku Utara masuk satu wilayah. Begitu juga NTT, NTB dan Bali masuk satu wilayah. Kita harapkan pada 17 September nanti seluruh panitia BPPAR sudah melaksanakan FGD dan 27 September sudah harus dipresentasikan, sebab 1 Oktober nanti akan dilaksanakan Paripurna Nasional BPPAR. Hasil pembahasan di daerah akan dikemukakan di depan Jokowi dan hasilnya kemudian diserahkan Jokowi ke seluruh Kementerian yang ada,’’ papar pria Kisar, Maluku Barat Daya, yang sudah 40 tahun merantau di Jakarta.

Menurut Frans, Paripurna Nasional BPPAR nanti   bakal dihadiri 20 gubernur, 25 Dewan Mahasiswa, 33 pimpinan universitas ternama di seluruh Indonesia, pejabat tinggi TNI-Polri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres Budiono, seluruh duta-duta besar Negara-negara sahabat di Indonesia, dan 400 undangan lainnya.

’’Ini bukan kegiatan sembarangan. Tapi, tergantung respons positif Pemprov Maluku,’’ kuncinya. (bm01/bm15)