Raja Kairatu Buka kedok Pertemuan Tim Anti Pemekaran
http://www.beritamalukuonline.com/2014/09/raja-kairatu-buka-kedok-pertemuan-tim.html
Pasalnya pernyataan itu bukan atas nama masyarakat adat Kairatu pada umumnya, tetapi hanya mewakili pribadi.
Bahkan Rumalatu yang ditemui Rabu (17/9) kemarin menuduh kelompok ini adalah person-person yang melakukan pendekatan dengan bupati SBB untuk mencari nafkah semata. Bahkan secara ekspilit, ia membongkar kedok pertemuan tersebut.
“Jelas dong (mereka) menerima uang suapan sebesar 14 juta dibagi perorang 500 ribu. Tukang bikin teh dapat 100 ribu,“ beber Rumalatu.
Atas kejadian itu, Rumahlatu menyatakan, sebagai raja kepala adat tertinggi, ia tidak setuju dengan pernyataan kelompok tersebut, pasalnya kalau berbicara mengenai adat harus melalui dirinya.
Diungkapkan, pernyatan kelompok tersebut dinilai sebagai person yang tidak bertanggung jawab dan tidak menginginkan Kemajuan desa penghasil padi tersebut.
“Mereka ini selalu merusak tatanan adat negeri Kairatu maupun negeri tetangga lainnya,” cetus Emil.
Rumalatu meyakini, pernyataan kebulatan tekad yang disampaikannnya sama juga dengan raja- raja lainnya di kawasan Talabatai termasuk staf BPD-nya, bahkan kalau ditinjau, 99 persen masyarakat dari lima kecamatan ini juga sangat mendukung pemekaran kabupaten Seram Bagian Barat 2.
Ia menjamin, dengan adanya pemekaran ini maka masyarakat di wilayah tersebut akan lebih sejahtera, pasalnya selama berada di bawah naungan kabupaten SBB masyarakat lebih banyak dirugikan.
“Contoh kecil, persoalan CPNS sampai sekarang susah, belum pernah terjadi CPNS yang sudah dapat SK 80% atau 100% kok balik dites lagi, ini kabupaten macam apa,“ protes Rumalatu.
Secara gamblang, Rumalatu menyatakan kekecewaanya atas sikap Bupati SBB, Jacobus Puttileihalat karena menarik janjinya untuk memekarkan kabupaten SBB lewat pidatonya 17 Agustus 2014 kemarin, di ibukota kabupaten Piru.
“Pernyataan bupati saat itu, untuk tidak memekarkan kabupaten SBB 2 keliru, pemekaran ini bukan untuk kepentingan raja atau tim pemekaran tetapi kepentingan seluruh masyarakat kabupaten SBB,” tandas Ketua Koordinator tim pemekaran ini.
Karena pengingkaran itu, maka ia bersama raja-raja di wilayah Talabatai menyatakan sikap tidak akan mundur, tetapi terus menggalang kekuatan demi proses pemekaran.
”Kita tetap akan memperjuangkan amanat rakyat,“ ujarnya.
Ia mengharapkan, adanya perhatian dari pemerintah provinsi dan DPRD Maluku supaya bisa menggolkan upaya tersebut di pusat. (BM 02)
