Proyek Jalan dan Air Bersih di Tiakur Amburadul dan Tumpang Tindih
http://www.beritamalukuonline.com/2014/09/proyek-jalan-dan-air-bersih-di-tiakur.html
BIAN MBD Desak Kejaksaan Tangkap Kontraktornya
Ambon - Berita Maluku. Koordinator Wilayah Maluku Barat Daya Badan Investigasi Aset Negara (BIAN) Maluku Herman Siamiloy mendesak jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon menangkap kontraktor-kontraktor yang bertanggung jawab penuh di balik amburadulnya dan tumpang tindihnya proyek pengadaan jalan, jembatan dan air bersih di Tiakur, ibu kota MBD, selama tahun anggaran 2010 hingga 2014.
’’Para kontraktor proyek pengadaan jalan, jembatan dan air bersih di Tiakur dan tempat lain di MBD itu saya kategorikan mereka sebagai perampok, penjahat dan pencuri uang Negara. Mereka tak layak dibiarkan bebas berkeliaran seperti saat ini. Kejaksaan di Maluku harus tanggap, responsive, serta mau bergerak cepat menangkap kontraktor-kontraktor yang bertanggungjawab atas amburadulnya dan tumpang tindihnya proyek jalan, jembatan dan air bersih di Tiakur dan MBD,’’ tekan Herman kepada Berita Maluku di Ambon, Kamis (18/9/2014).
Herman mengungkapkan banyak proyek pengadaan infrastruktur publik, jalan, jembatan dan air bersih di Tiakur dan di kecamatan-kecamatan lain di MBD dikerjakan kontraktor-kontraktor pelat merah yang sesungguhnya sudah harus diblacklist-kan, namun masih dipercayakan kepercayaan karena berada dalam ring kekuasan politik Maluku dan MBD.
’’Proyek jalan, jembatan dan air bersih di Tiakur dan MBD kebanyakan fiktif, dan akal-akalan saja. Ketika proyek lama dengan nilai pekerjaan mencapai milliaran rupiah sudah terindikasi bermasalah, para kontraktor atas izin Dinas Pekerjaan Umum Maluku kembali memenangkan perusahaan milik kontraktor bermasalah untuk membangun proyek baru di lokasi yang sama dengan tujuan mengelabui masyarakat. Padahal, para kontraktor tersebut sudah tak pantas mengerjakan proyek, namun masih dipercayakan mengerjakan proyek akal-akalan karena balas budi penguasa akibat hutang politik pemilihan kepala daerah tahun 2010 dan 2011 yang belum lunas dibayarkan’’.
Herman menuding pejabat Dinas PU Maluku berada di balik pengadaan proyek akalan-akalan di MBD untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok. ’’Sepertinya ada lingkaran setan antara pejabat Dinas PU Maluku, kontraktor dan pejabat-pejabat tertentu di Maluku, sehingga banyak proyek jalan, jembatan dan air bersih akal-akalan yang disasarkan ke MBD’’.
’’Saya tahu kok, siapa kontraktor-kontraktor tersebut. Saya sudah tugaskan anak buah saya untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan sebagai pelengkap data yang sudah dikantongi BIAN sebelum diserahkan ke Kejati Maluku dan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta,’’ papar pegiat anti korupsi Maluku. (bm 01)
Ambon - Berita Maluku. Koordinator Wilayah Maluku Barat Daya Badan Investigasi Aset Negara (BIAN) Maluku Herman Siamiloy mendesak jajaran Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon menangkap kontraktor-kontraktor yang bertanggung jawab penuh di balik amburadulnya dan tumpang tindihnya proyek pengadaan jalan, jembatan dan air bersih di Tiakur, ibu kota MBD, selama tahun anggaran 2010 hingga 2014.
’’Para kontraktor proyek pengadaan jalan, jembatan dan air bersih di Tiakur dan tempat lain di MBD itu saya kategorikan mereka sebagai perampok, penjahat dan pencuri uang Negara. Mereka tak layak dibiarkan bebas berkeliaran seperti saat ini. Kejaksaan di Maluku harus tanggap, responsive, serta mau bergerak cepat menangkap kontraktor-kontraktor yang bertanggungjawab atas amburadulnya dan tumpang tindihnya proyek jalan, jembatan dan air bersih di Tiakur dan MBD,’’ tekan Herman kepada Berita Maluku di Ambon, Kamis (18/9/2014).
Herman mengungkapkan banyak proyek pengadaan infrastruktur publik, jalan, jembatan dan air bersih di Tiakur dan di kecamatan-kecamatan lain di MBD dikerjakan kontraktor-kontraktor pelat merah yang sesungguhnya sudah harus diblacklist-kan, namun masih dipercayakan kepercayaan karena berada dalam ring kekuasan politik Maluku dan MBD.
’’Proyek jalan, jembatan dan air bersih di Tiakur dan MBD kebanyakan fiktif, dan akal-akalan saja. Ketika proyek lama dengan nilai pekerjaan mencapai milliaran rupiah sudah terindikasi bermasalah, para kontraktor atas izin Dinas Pekerjaan Umum Maluku kembali memenangkan perusahaan milik kontraktor bermasalah untuk membangun proyek baru di lokasi yang sama dengan tujuan mengelabui masyarakat. Padahal, para kontraktor tersebut sudah tak pantas mengerjakan proyek, namun masih dipercayakan mengerjakan proyek akal-akalan karena balas budi penguasa akibat hutang politik pemilihan kepala daerah tahun 2010 dan 2011 yang belum lunas dibayarkan’’.
Herman menuding pejabat Dinas PU Maluku berada di balik pengadaan proyek akalan-akalan di MBD untuk meraup keuntungan pribadi dan kelompok. ’’Sepertinya ada lingkaran setan antara pejabat Dinas PU Maluku, kontraktor dan pejabat-pejabat tertentu di Maluku, sehingga banyak proyek jalan, jembatan dan air bersih akal-akalan yang disasarkan ke MBD’’.
’’Saya tahu kok, siapa kontraktor-kontraktor tersebut. Saya sudah tugaskan anak buah saya untuk mengumpulkan bukti-bukti tambahan sebagai pelengkap data yang sudah dikantongi BIAN sebelum diserahkan ke Kejati Maluku dan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta,’’ papar pegiat anti korupsi Maluku. (bm 01)