Pemotongan Dana Sertifikasi Guru di MTB Dikategorisasikan Korupsi

Kejati Maluku Didesak Periksa Bagian Keuangan Pemkab MTB 

Ambon - Berita Maluku. Pemotongan dana sertifikasi guru ternyata terjadi di hampir sebagian besar kota dan kabupaten di Indonesia. Di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku, hak-hak guru juga dipangkas pejabat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) setempat tanpa alasan jelas, sehingga dapat dikategorisasikan sebagai korupsi terselubung.

Salah satu sumber tak resmi koran ini dari Saumlaki, MTB, mengabarkan realisasi pembayaran dana sertifikasi guru di Kabupaten MTB menuai protes dari kalangan guru. Hal itu disebabkan hingga akhir Agustus 2014, bagian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten MTB baru membayar dana sertifikasi guru untuk satu triwulan, yakni Januari hingga Maret 2014, yang pembayarannya baru pada 12 Agustus lalu.

’’Yang kami tanyakan kenapa pembayaran untuk bulan April, Mei dan Juni belum dilakukan,’’ sebut sumber tak resmi itu kepada Berita Maluku melalui ponselnya, Minggu (31/8/2014).

Menurut sumber itu, sesuai konfirmasi sejumlah guru di Disdikpora MTB diperoleh konfirmasi kalau seluruh dana sertifikasi sudah masuk ke rekening Bagian Keuangan Pemkab MTB.

’’Kalau dananya sudah masuk semua ke rekening Bagian Keuangan Pemkab MTB, kenapa hak-hak kami tak dibayarkan sekaligus, hanya dibayar satu triwulan saja, dan itu pun ada pemotongan antara 20 hingga 25 persen. Lalu triwulan dua kapan dibayarkan. Jangan-jangan pengalaman pahit pada 2013 lalu akan terulang kembali. Kami khawatir kejadian seperti ini akan terus terjadi dari tahun ke tahun’’.

’’Para guru mendesak aparat penegak hukum untuk menyelidiki tersendat-sendatnya pembayaran gaji guru di MTB, sebab pembayaran dana sertifikasi guru di MTB dari tahun ke tahun tetap menimbulkan masalah dan membawa keresahan bagi para guru. Para pihak yang terkait pembayaran dana sertifikasi guru harus dimintai keterangan oleh pihak kepolisian karena pemotongan dana sertifikasi yang tak dilandasi aturan organik,’’ desaknya.

Menurut sumber itu, akibat tersendat-sendatnya pembayaran dana sertifikasi, banyak guru yang resah dan sulit membiayai kebutuhan hidup yang setiap waktu meningkat dari perhitungan sebelumnya.

’’Banyak guru yang mengeluh. Kata mereka dana sertifikasi sudah dibayar terlambat, baru dipotong lagi untuk kepentingan tak jelas. Waktu ambil dana sertifikasi di Bagian keuangan Pemkab MTB, jawab petugas dana sertifikasi dipotong PPN dan PPh sebesar 20-25 persen. Ini termasuk korupsi karena sesuai Pasal 17 ayat 1 huruf a UU No.36/2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan kena pajak Rp 50 juta, tarif pajaknya hanya 5 persen,’’ ulasnya.

HARUS DIUSUT KEJAKSAAN

Pengamat pendidikan Maluku Herman Siamiloy mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku memeriksa Bagian Keuangan Pemkab MTB untuk menuntaskan kasus pemotongan dana sertifikasi guru di Kabupaten Duan Lolat itu.

’’Kalau memangnya pemotongan dana sertifikasi masih terus terjadi hingga saat ini, kasus ini harus diseriusi aparat penegak hukum karena dana sertifikasi merupakan hak-hak yang mesti diperoleh guru setelah mereka bekerja tanpa pamrih mencerdaskan anak bangsa di Republik ini,’’ tegas Siamiloy ketika dimintai keterangannya, Minggu malam.

Siamiloy menegaskan pemotongan dana sertifikasi guru merupakan kejahatan terorganisasi yang melibatkan pejabat-pejabat di Pemkab MTB.

’’Meminjam istilah korupsi berjemaat, apa yang dilakukan pejabat bagian keuangan Pemkab MTB juga masuk kategori ini. Saya mendesak aparat Kejati Maluku untuk serius menyelidiki kasus pemotongan dana sertifikasi guru di MTB,’’ pungkas mantan Kepala Tata Usaha Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah XII Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.

Sayangnya salah satu pejabat bagian Keuangan Pemkab MTB Eduward Nanlohy belum berhasil dikonfirmasi menyangkut keresahan para guru di wilayah itu. (bm 01/bm08)