Laporan Keuangan Pemkot Ambon Diharapkan Capai WTP

Ambon - Berita Maluku. Staf Ahli Wali Kota Ambon Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Jhon Tupan membuka secara resmi Seminar dan Lokakarya Pengawasan Menuju Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon tahun 2014.

Seminar dan Lokakarya Pengawasan di Lingkungan Pemkot Ambon yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Pimpinan Daerah (SKPD) Lingkup Pemkot Ambon berlansung di Lantai  2 Balai Kota Ambon, Kamis (18/9/2014).

Menurut Tupan, implementasi Otonomi Daerah (Otda) di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan khusus.

’’Pemberian Otda merupakan strategi untuk merespons tuntutan masyarakat daerah terhadap permasalahan utama, yaitu sharing of power kemudian distribution of come serta kemandirian sistem manejemen daerah’’.

Tupan mengatakan otonomi tidak berarti permasalahan bangsa akan berakhir, sebab Otda tersebut harus diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik.

’’Dimensi reformasi di sector public tersebut tersebut bukan sekadar perubahan format kelembagaan, tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk berjalannya kelembagaan publik secara ekonomis,efisien,efektif,transparan dan akutabel’’.

’’Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan daerah baik struktur maupun infraksruktur. Kunci reformasi tersebut adalah pemberdayaan masing-masing elemen daerah, yaitu masyarakat umum atau publik yang disebut stakholder,pemerintah daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai representatif stakeholder. Reformasi manejemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan yang baru’’.

’’Model manajemen yang cukup paradigma, namun juga perubahan manajemen yang cukup popular adalah New Publik Manegement (NPM). Pada sisi lain reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah. Daerah mengalami keterlambatan penyusunan yang diwajibkan pemerintah daerah menyusun laporan keuangan daerah dengan cara konsolidasi, yaitu pada sisi SDM di tiap SKPD juga menjadi permasalahan utama. Karena itu, yang diharapkan terutama dari aspek kualitas SDM sendiri,’’ paparnya.

’’Seminar dan lokakarya itu diharapakan dapat memberikan konstribusi yang signifikan terhadap aspek pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, saya harapkan untuk sinergitas antara inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah, badan pengelolah keuangan daerah sebagai entitas akuntasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja yang setidaknya untuk tujuan jangka pendek di mana terjadi perubahan opini laporan keuangan Pemkot Ambon mencapai WTP,’’ serunya. (ev/mg bm 015)