Diduga Penghentian TKD dan Uang Makan Pegawai Pemprov Maluku untuk Menutupi Defisit Bank Maluku

Ambon - Berita Maluku. Forum Anak Adat Nusa Ina Maluku mempertanyakan kebijakan penghentian Tunjangan Kinerja Daerah dan uang makan pegawai negeri sipil di lingkungan  Pemerintah Provinsi Maluku.

’’Kemana TKD dan uang makan pegawai Pemprov Maluku yang dihentikan tersebut. Kasihan para pegawai. Mereka mau dapat uang tunjangan dan uang makan dari mana,’’ tanya Frangklin Jefta Matital, salah satu fungsionaris FADNI Maluku kepada Berita Maluku melalui ponselnya, Jumat (5/9/2014).

Matital mendesak Gubernur Said Assagaff untuk menjelaskan kebijakan sepihak di balik penghentian TKD dan uang makan bagi pegawai Pemprov Maluku.

’’Sejak Juli hingga September para pegawai di Pemprov Maluku belum memperoleh TKD dan uang makan. Uang makan per bulan untuk masing-masing pegawai sebesar Rp 370.000. Kasihan kan mereka. Apalagi kebutuhan saat ini kan sangat besar dan mendesak’’.

’’Saya dan teman-teman FADNI Maluku memperoleh informasi dari berbagai sumber, bahwa diduga kuat TKD dan uang makan pegawai Pemprov Maluku telah digunakan untuk menutupi defisit Bank Maluku’’.

Menurut Matital, dirinya juga memperoleh informasi tak resmi kalau defisit anggaran di Bank Maluku disebabkan kebutuhan pemilihan kepala daerah Maluku periode 2014/19 yang menguras anggaran daerah hingga Rp 100 juta lebih.

’’Ini kan keputusan sepihak, pak gubernur. Jadi kami perlu mempertanyakan hal ini. Sebab, DPRD Maluku tidak memberikan keputusan terkait penghentian TKD dan uang makan bagi pegawai Pemprov Maluku. Kami meminta DPRD Maluku untuk mengundang pak gubernur mengklarifikasi hal ini di depan sidang paripurna dewan,’’ desaknya. (ev/mg bm 015/bm013)