Camat ATT Pimpin Rombongan Study Banding Penataan Pemerintahan di Pemkot Ambon

Ambon - Berita Maluku. Sebagai pusat pemerintahan Maluku, Kota Ambon menjadi salah satu Lokasi Khusus (Lokus) Penataan Pemerintahan tingkat desa bagi sejumlah kota dan kabupaten di Maluku. Oleh karena itu, banyak unsur pemerintahan negeri ingin berstudi banding tentang penataan pemerintahan di Pemerintah Kota Ambon.

Salah satunya rombongan staf Kecamatan Aru Tengah Timur (ATT), Kabupaten Kepulauan Aru, yang akan melaksanakan study banding di Ambon, Selasa (9/9/2014).

Rombongan staf Kecamatan ATT dipimpin langsung Kepala Kecamatan setempat Jacobis Siarukin didampingi para sekretaris desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BDP) ATT.

Rombongan Siarukin diterima langsung Sekretrasi Kota Ambon, Anthony Gustav Latuheru. Tim study banding Kecamatan ATT akan melakukan studi banding di Negeri Latuhalat dan Desa Silale, Kecamatan Nusaniwe. Satu lokasi lainnya, yaitu Negeri Passo dan Desa Latta, Kecamatan Teluk Dalam Baguala.

Sekkot mengucapkan terima kasih atas kunjungan tim study banding Kecamatan ATT yang sudah memilih Ambon sebagai loksus study banding. Dengan sedikit merendahkan diri akan keberadaan Ambon, Sekkot mengungkapkan tidak ada sesuatu yang lebih untuk didiskusikan di Ambon.

’’Tetapi mengingat Ambon adalah Kota Tertua di Maluku dan pusat dari seluruh pemerintahan di daerah, pastinya akan banyak kepentingan pemerintahan di seluruh kota dan kabupaten berpusat di Kota ini’’.

Sekkot mengharapkan study banding rombongan pimpinan Kecamatan ATT dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dengan menggali seluruh informasi terkait proses manajemen administrasi di desa. 

’’Kalau study banding ini memuaskan dan semua informasi mengenai sistem penyelenggaraan pemerintahan di desa di Ambon dapat terkafer secara baik untuk pengembangan pemerintahan desa di Kecamatan ATT, dipastikan akan menarik kecamatan lainnya di Kepulauan Aru untuk melakukan hal yang sama di Ambon’’.

Sekkot mengimbau para camat agar dapat memberikan akses informasi tentang desa secara valid di masing-masing kecamatan.

’’Dengan keterbukan informasi, data dan sistem kerja yang baik, benar serta bersandar pada aturan yang berlaku, akan sangat membantu pengembangan desa di Kecamatan ATT’’.

’’Berapa insentif yang diberikan pemerintah kepada para raja atau kepala desa. Atau bantuan apa saja yang diberikan oleh pemkot untuk membantu pengembangan desa dan negeri,  sehingga dapat memberikan masukan bagi pengembangan sistem pemerintahan di Kepulauan Aru khususnya di Kecamatan ATT, semua itu harus menjadi perhatian bersama’’. (ev/mg-bm015)