Bantuan Alat Tangkap Untuk Nelayan MBD Salah Sasaran

Tiakur – Berita Maluku. Pemberian bantuan alat tangkap ikan untuk sejumlah kelompok nelayan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dilaporkan salah sasaran. Akibatnya, para nelayan yang tinggal di kabupaten ini kecewa dengan pihak penyalur bantuan pemerintah tersebut.

Informasi yang diterima Berita Maluku.com dari sejumlah nelayan di Tiakur, ibukota Kabupaten MBD, Rabu (10/9/2014) menyebutkan, awalnya sudah ada program dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) MBD untuk pengadaan bantuan alat tangkap ikan (Alat pancing tonda/long boat) bagi kelompok nelayan yang sudah terdata untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, nyatanya bantuan ini dibelokkan kepada warga bukan nelayan.

“Sebagai nelayan di Kabupaten MBD kita merasa kecewa, karena kita tidak mendapat bantuan alat tangkap ikan ini,” kata salah satu nelayan mewakili rekan-rekannya.

Lelaki yang enggan memublikasikan namanya di media ini mengaku, bantuan untuk nelayan disalahgunakan dan diberikan kepada pihak yang seharusnya tidak berhak memperoleh bantuan tersebut.

“Bantuan alat tangkap ikan ini diberikan bukan kepada nelayan tetapi diberikan kepada para peternak dan petani. Ini kan salah sasaran,” kesal sumber tersebut.

Akibatnya, kata dia, bantuan alat tangkap ikan ini hanya dijadikan hiasan di bibir pantai dan bahkan beralih fungsi menjadi sarana bisnis transportasi laut untuk mengangkut penumpang pulang – pergi ketika kapal perintis merapat di wilayah setempat, seperti yang terjadi di Kecamatan Leti dan Kecamatan Babar.

“Misalnya kelompok yang bukan nelayan tetapi mendapatkan bantuan ini terdapat di Desa Bantumiau, Tepa, Manuwui dan beberapa desa lainnya. Padahal kelompok nelayan yang sangat membutuhkan bantuan alat tangkap ikan seperti nelayan Pulau Luang tidak mendapat bantuan alat pancing tonda,” keluh sumber tersebut.

Salah satu sumber terpercaya di Dinas Kelautan dan Perikanan MBD mengaku, bantuan sarana pancing tonda yang diberikan kepada kelompok nelayan memang sudah diprogramkan untuk membantu para nelayan lokal akan tetapi adanya kepentingan politik tertentu maka oknum pejabat di Pemda MBD dan oknum DPRD MBD kongkalikong dan membelokan bantuan ini ke pihak yang seharusnya tidak perlu mendapatkan bantuan tersebut.

“Jadi kita di Dinas DKP juga tidak bisa berbuat banyak, padahal seharusnya tidak demikian sebab untuk mendapat bantuan alat tangkap ikan ini, siapa pun dia atau kelompok manapun seharusnya diverifikasi terlebih dahulu oleh Dinas DKP MBD baru sesudah itu bantuan ini diserahkan disertai dengan pelatihan-pelatihan. Tapi kenyataannya kami tidak bisa berbuat apa–apa dalam mengelola program pemberian bantuan tersebut,” terang sumber tersebut.

”Karena itu saya minta kepada kelompok yang sudah memperoleh bantuan tersebut agar dapat menggunakan peralatan tangkap ikan ini sebagaimana peruntukannya, karena bila tidak dipergunakan dengan baik maka dipastikan kami akan menarik kembali bantuan tersebut untuk selanjutnya diberikan kepada kelompok nelayan yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut,” tegas staf Dinas DKP MBD itu. (GL/e) =