Pengamat Pendidikan: Pempus Tak Mendiskriminasi Lulusan PTN/PTS di Maluku

Ambon - Berita Maluku. Pengamat pendidikan Maluku, Herman Siamiloy mengungkapkan, sangat keliru jika ada anggapan yang menuding Pemerintah Pusat menerapkan praktik diskriminasi terhadap Maluku terkait kecilnya peluang lulusan-lulusan Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta di daerah ini mendaftarkan diri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam formasi penerimaan tahun 2014.

’’Kalau aturan mengatakan, bahwa salah satu syarat pendaftaran adalah lulusan PTN dan PTS yang berakreditasi minimal B, itu harus dilaksanakan karena aturannya jelas. Kenapa lantas hal ini dipersoalkan. Saya tidak sependapat dengan pernyataan yang menuding Pempus mendiskriminasi Maluku terkait rekrutmen CPNS tahun 2014,’’ ungkap Herman Siamiloy kepada Berita Maluku.Com di Ambon, Rabu (27/8/2014).

Diungkapkan Herman, perekrutan CPNS nasional tahun 2014 tak bakalan membawa malapetaka bagi Maluku jika pimpinan lembaga pendidikan, PTN dan PTS, di daerah ini tak tinggal diam, tetap aktif dan terus berupaya meningkatkan status akreditasi di lembaga pendidikan masing-masing.

’’Selama ini pimpinan PTN maupun PTS di Maluku hanya berupaya mencapai kuantitas lulusan maupun kuantitas tenaga pengajar berlevel guru besar tanpa memperjuangkan kenaikan status akreditasi dari PTN maupun PTS bersangkutan. Sangat aneh dan memalukan kalau Universitas Pattimura sebagai universitas negeri ternama di Maluku maupun di Indonesia mayoritas program studinya masih berakreditasi C, padahal usia salah satu fakultas di Unpatti sudah masuk usia emas (50 tahun). Ini persoalan krusial yang menjadi catatan miris bagi dunia pendidikan Maluku,’’ jelas mantan Kepala Tata Usaha Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah XII Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Secara khusus Herman lebih menyalahkan para pimpinan Fakultas dan Rektor di seluruh PTN dan PTS di Maluku yang kurang proaktif menjawab kebutuhan angkatan kerja di abad ke-21.

’’Kalau di PTN ternama saja, para lulusannya kemungkinan besar ditolak saat pendaftaran CPNS tahun ini, apalagi bagi PTN dan PTS lain di Maluku. Padahal, mestinya Unpatti menjadi barometer bagi PTN dan PTS lain di Maluku dalam urusan akreditasi lembaga pendidikan,’’ sindirnya.

Herman juga menandaskan alangkah naïf jika PTN selevel Unpatti para lulusannya tak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS di seluruh kementerian.

’’Bahasa kasarnya selama ini pimpinan fakultas dan pimpinan universitas di Maluku bikin apa saja. Kan lucu fakultas itu punya banyak guru besar, tapi nyatanya akreditasinya masih C. Pemerintah Provinsi Maluku mesti menyikapi serius hal ini agar suatu ketika lulusan PTN dan PTS dari Maluku tak menjadi penonton di rumahnya sendiri. Bagaimana kita mau bersaing dengan lulusan PTN dan PTS lain di Indonesia kalau pimpinan PTN dan PTS di Maluku hanya diam, pura-pura tak tahu menahu dan hanya mengejar aspek kuantitas output ketimbang kualitas output dan status akreditasinya,’’ pungkasnya prihatin. (bm012)