Pemadaman Listrik Masih Terjadi, LAMI Tagihg Janji GM PLN Maluku

Ambon - Berita Maluku. Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia Wilayah Maluku menuding kebanyakan tender proyek miliaran rupiah di lingkup Perseroan Terbatas Perusaah Listrik Negara Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara menggunakan penunjukkan langsung, bukan tender resmi sesuai amanat Keputusan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

’’Berbagai masalah yang terjadi di PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara mulai dari pembagian proyek senilai miliaran rupiah yang mestinya lewat tender, ternyata hanya dilakukan penunjukkan langsung kepada orang dekat pimpinan PLN,’’ beber Ketua Umum LAMI Maluku Abdul Jalil Rumfot dalam keterangan pers di Ambon, Kamis (7/8/2014).

Atas berbagai ketimpangan itu, nilai Rumfot, General Manager (GM) PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara telah gagal dalam mengatasi berbagai krisis kelistrikan di wilayah kerjanya.

’’GM PLN Maluku dan Maluku Utara dinilai tak berhasil karena di masa kepemimpinannya tak mampu menyelesaikan persoalan kelistrikan di Maluku. Pemadaman yang terjadi di hampir seluruh kota dan kabupaten ternyata tak mampu diatasi dengan baik, bahkan janji GM PLN Maluku dan Maluku Utara untuk mengatasi pemadaman tersebut tak pernah ditepati dengan baik, karena pemadaman masih terus berlanjut di sejumlah wilayah, seperti Seram Bagian Timur (kota Bula, Geser, Kilga), Masohi, Tulehu dan Seram Bagian Barat, ’’ kesalnya.

Selain itu, jelas Rumfot, janji GM PLN Maluku dan Maluku Utara untuk pengadaan mesin baru untuk PLN Rayon SBT di Bula ternyata tak dipenuhi hingga saat ini.

’’Kami juga menduga pemadaman ini merupakan instruksi dari PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara agar mendapat manfaat dari Bahan Bakar Minyak yang tak terpakai. Karena itu, kami akan melakukan aksi kembali untuk menagih janji GM PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara,’’ tegasnya.

’’Kami ingin mengetahui sejauh mana GM PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara menindaklanjuti tuntutan kami saat demonstrasi beberapa waktu lalu."

Rumfot juga mengecam Pemerintah Kabupaten SBT yang tidak menyediakan lahan bagi pembangunan mesin baru PLN rayon setempat. Menurut informasi rencana pengadaan mesin baru PLN tak didukung Pemkab SBT. Pemkab SBT telah membohongi masyarakat dan pihak PLN karena tak ada lahan yang disediakan untuk memuluskan proyek pengadaan mesin baru.

"Bagi kami ini hanya akal-akalan GM PLN Maluku dan Maluku Utara karena kalau ada koordinasi yang baik dengan Pemkab SBT pasti akan direspons positif Pemkab SBT sebab hal itu untuk meningkatkan aktivitas sosial dan memperlancar tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan,’’ tutup Rumfot. (bm07/bm13)