Kedatangan BKO Langkah Keliru Assegaff

Ambon - Berita Maluku. Permintaan 500 personel TNI dari Batalyon Armed 13, 2, 1 Kostrad Jawa Barat oleh Gubernur Maluku Said Assegaff untuk bertugas sebagai BKO di Maluku adalah langkah keliru. Demikian dikatakan salah satu Tokoh Pemuda Maluku, Ferry Kasale, Jumat (8/8/2014).

Menurut Kasale, penugasan BKO di Maluku hanya akan memperkeruh situasi, sekan-akan kondisi kemanan Maluku saat ini berada pada suatu keadaan yang kronis. "Tentu keberadaan Tentara yang di-BKO-kan itu akan berimplikasi terhadap image orang bahwa Maluku ini belum aman," katanya.

Kasale mengatakan, Gubernur mestinya memberikan peranan yang maksimal bagi batalion organik lokal di daerah. "Saya justru melihat keamanan Maluku ini terjaga dan steril jika apart keamanan yang ditugaskan adalah batalion lokal di Maluku, seperti 733, 731 Kabaressy maupun dari Kepolisian Daerah, karena mereka-mereka ini lebih disegani oleh warga Maluku ketimbang pasukan BKO," jelasnya.

"Aneh sekali Gubernur bisa meminta tambahan pasukan dari luar Maluku untuk datang menjaga keamanan di Maluku. Ini sama saja dengan meremehkan aparat keamanan lokal baik TNI maupun Polri."

Menurutnya lagi, permintaan tambahan pasukan dari luar Maluku itu terburu-buru ditempuh oleh Gubernur, padahal tidak ada masalah keamanan yang kompleks, dan persoalan itu bisa diatasi oleh pasukan organik lokal di Maluku, terbukti aparat keamanan lokal mampu menghentikan konflik dan tidak membias kemana-mana.

"Persoalan yang terjadi di Maluku itu hanyalah gesekan antar desa tetangga yang mesti di cari format penyelesaiannya baik oleh pemerintah maupun pihak Kodam XVI/Pattimura dan Polda Maluku. Bukan dibesar-besarkan wacananya lantas ada anggapan yang miring soal situasi kemanan di Maluku," bebernya.

Sebagai Tokoh pemuda di daerah ini, Kasale minta agar DPRD Maluku secepatnya menyikapi masalah ini sehingga tidak menimbulkan persepsi miring dimasyarakat.

"Justru kehadiran aparat BKO itu sangat mempengaruhi psikologi masyarakat. Masyarakat merasa cemas dan perasaan tidak nyaman akan terus menghantui. Masyarakat juga bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan keamanan di daerah ini sehingga harus menempatkan aparat dari luar Maluku. Ini kan juga menjadi tugas DPRD," tambahnya.

Ia minta agar persoalan ini juga dijelaskan oleh Gubernur Maluku, Said Assegaff secara terbuka ke publik di Maluku. (*/bm 10)