Dialog Pemekaran KKT di TVRI Maluku Hanya Pengalihan Isu Korupsi Pejabat MBD

Ambon - Berita Maluku. Pemuka masyarakat Maluku Barat Daya sekaligus pegiat anti korupsi Maluku Herman Siamiloy menuding Dialog Interaktif tentang Pemekaran Kabupaten Kepulauan Terselatan Maluku di Stasion TVRI Maluku pada Senin malam, 7 Juli 2014, sebagai bentuk pengalihan isu terhadap proses hukum yang tengah dijalani sejumlah pejabat teras Kabupaten MBD menyusul dugaan korupsi biaya operasional dalam pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah MBD sebesar Rp 16,3 miliar.

’’Dialog interaktif soal pemekaran KKT itu pengalihan isu saja karena saat ini sejumlah pejabat penting MBD lagi diperiksa aparat Kejaksaan Agung dan penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon terkait dugaan korupsi APBD MBD sebesar Rp 16,3 miliar,’’ tuding Herman Siamiloy kepada Berita Maluku di Ambon, Sabtu (12/7/2014).

Herman lantas menyebutkan dua alasan mendasar mengapa dirinya berani menyebutkan bahwa dialog yang dihadiri Bupati MBD Barnabas Nataniel Orno sebagai bentuk pengalihan isu kasus-kasus korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten MBD.

Pertama, setelah ibu kota definitif Kabupaten MBD dipatenkan di Tiakur, Pulau Moa, Kecamatan Moa, sesuai amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukkan Kabupaten MBD di Maluku, pada 26 November 2012, dalam sebuah apel di halaman Kantor Bupati MBD ada pernyataan yang dilontarkan salah satu pejabat teras MBD bahwa sampai kapanpun Bupati Barnabas Orno tak akan pernah mengeluarkan rekomendasi bagi pemekaran calon kabupaten KKT di Maluku.

Kedua, Rekomendasi Pemekaran KKT di Maluku telah ditandatangani Gubernur Maluku Said Assagaff sejak 1 Juli 2014, sementara Dialog Interaktif TVRI Maluku baru dilakukan Pemerintah Kabupaten MBD pada 7 Juli.

’’Kenapa dialog interaktif itu dilakukan setelah Gubernur Maluku menandatangani rekomendasi pemekaran KKT, bukan jauh hari sebelum rekomendasi gubernur diterbitkan. Jadi, sangat jelas hal ini bagian dari pengalihan isu oleh pejabat-pejabat MBD yang kini lagi diperiksa aparat Kejagung dan Kejati Maluku karena dugaan korupsi APBD MBD,’’ papar mantan Kepala Tata Usaha Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat ini. (bm 02/bm 01)