Pemberian Gelar Adat Dimanfaatkan Elite Sebagai ’’Senjata Mengemis’’ Orang Maluku

Ambon - Berita Maluku. Kebiasaan pemuka-pemuka masyarakat maupun tokoh-tokoh adat, termasuk oknum-oknum pengurus Majelis Latupati Maluku, memberikan gelar adat kepada pejabat-pejabat Negara yang berkunjung ke daerah ini menunjukkan kalau identitas kebudayaan Maluku telah diinjak-injak, dikomersialisasikan dan dipolitisasikan untuk kepentingan politik sesaat segelintir elite lokal.

’’Saya heran mengapa orang Maluku terlalu mudah memberikan gelar adat kepada orang (etnis lain di Nusantara) lain atau kepada pejabat-pejabat Negara yang berkunjung ke Ambon dan daerah lain di Maluku, padahal hal itu tak seenak perut saja diberikan,’’ ujar pemuka masyarakat di Ambon Herman Siamiloy kepada Berita Maluku, Senin (9/6/2014).

Diakui Siamiloy, pemberiaan gelar adat itu bermaksud agar siapa pun, entah pejabat Negara atau katakanlah calon presiden, tetap memerhatikan dan memedulikan Maluku jika kelak capres tersebut dipilih rakyat saat pemilihan presiden (pilpres) pada 9 Juli 2014.

’’Tapi pengalaman selama ini membuktikan kalau pejabat-pejabat dari pusat (Jakarta) yang diberikan gelar adat oleh oknum-oknum Majelis Latupati atau tokoh-tokoh adat Maluku tak pernah punya keseriusan memerhatikan Maluku. Para pejabat dimaksud hanya datang menerbar pesona setelah jadi tak pernah lagi memedulikan kepentingan Maluku. Contoh upaya menjadikan Maluku Lumbung Ikan Nasional, di mana sampai 10 tahun pemerintahan Presiden SBY tak pernah diresponi,’’ ungkapnya.

Lebih jauh Siamiloy menyebut pemberian gelar adat kepada pejabat Negara menunjukkan kerendahan identitas budaya Maluku di mata identitas etnis-etnis lain di Indonesia.

’’Gelar adat itu layak diberikan kepada siapa pun atau pejabat Negara yang sudah mengorbankan tenaga, waktu, dan jiwa raga bagi Maluku, bukan dikasih dengan cara mengemis ke pempus agar Maluku kelak diperhatikan. Pemberian gelar adat identik dengan kita melacuri identitas budaya asli kita sendiri. Seakan-akan kita tak punya pendirian karena gelar adat dipakai sebagai alat untuk mengemis dan meminta pengasihan dari pempus,’’ paparnya.    

Siamiloy menekankan pemberiaan gelar adat hendaknya tak dikaitkan dengan kedatangan capres ke Ambon. ’’Jangan hanya karena mau pilpres baru Majelis Latupati atau elite-elite tertentu berupaya memberikan gelar adat, padahal gelar adat itu belum tentu dijadikan pegangan bagi capres terpilih untuk melihat  perbaikan masa depan Indonesia dan Maluku ke depan,’’ tandasnya.

Meski begitu, Siamiloy menyetujui usulan dan desakan elemen masyarakat Maluku agar presiden terpilih nanti dapat mengakomodasi orang Maluku dalam kabinetnya.

’’Saya dukung capres terpilih, siapa pun dia, yang penting yang bersangkutan bisa mengakomodasi putra-putri Maluku sebagai menteri. Bukan apa-apa, tapi pemerintah harus tahu kalau Maluku termasuk daerah di Indonesia yang ikut membentuk Republik Indonesia pada 1945 silam,’’ terangnya.

Menyinggung siapa putra Maluku yang layak duduk dalam kabinet presiden periode 2014/19, Siamiloy mengusulkan sosok Profesor Doktor Alexander Retraubun yang kini masih menjabat Wakil Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II.

’’Kalau Pempus setuju, saya usulkan sosok Pak Alex Retraubun sebagai menteri di cabinet presiden terpilih nanti,’’ pungkasnya. (bm 01)