Ikut Mendirikan NKRI, Pempus Tetap Diskriminatif kepada Maluku

Ambon - Berita Maluku. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Ambon menilai Pemerintah Pusat masih menerapkan praktik diskriminasi terhadap Maluku dalam berbagai aspek pembangunan.

Meski kekayaan alam Maluku juga ikut berkontribusi besar bagi perekonomian nasional dari sector minyak dan gas maupun nonmigas, namun rakyat di daerah ini masih hidup di bawah garis kemiskinan. Untuk menuntut keadilan Pempus, HMI menggelar aksi demo di Ambon, Maluku, Kamis kemarin (26/6/2014).

Abubakar Soulissa sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) HMI Ambon dalam orasinya mengatakan selaku komponen mahasiswa dan bagian dari masyarakat Maluku mereka merasa tergerak untuk mempertanyakan kembali komitmen Pempus terhadap Maluku.

’’Melalui momentum Pilpres tahun ini, HMI secara kelembagaan mengajak elemen masyarakat yang lain agar bisa bersama-sama menyatakan sikap ketidakterimaaan kita atas kebijakan-kebijakan Pempus yang selama ini bagi HMI sangat diskriminatif. Terlalu besar konstribusi yang diberikan Maluku untuk Republik ini. Mulai dari awal Kemerdekaan sampai saat ini, orang Maluku masih setia bagi Republik ini, namun apa balasan Pempus kepada Maluku,’’ teriaknya.

’’Maluku merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alamnya, terutama di bidang kelautan dan perikanan. Potensi sumber daya alam itu juga berperan bagi penerimaan Negara, tapi seakan-akan Maluku dilupakan oleh Pempus. Berbagai upaya telah pemerintah daerah Maluku dengan melakukan komunikasi politik dengan Pempus agar mendapatkan kue pembangunan yang proporsional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketertinggalan, namun semuanya berakhir dengan kesia-siaan,’’ ungkapnya dalam orasi.

Selain itu, kata Soulissa, perjuangan percepatan Provinsi Kepulauan yang digagas hingga 10 tahun, Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) juga tak kunjung tuntas karena hingga saat ini belum ada tanda-tanda progresitas. Padahal, LIN untuk Maluku dijanjikan langsung penguasa di Republik ini di saat membuka kegiatan nasional, Sail Banda 2010.

’’Janji-janji ini sempat ditagih oleh sekelompok anak muda yang resah akan janji palsu Pempus. Namun hampir empat tahun janji-janji itu tidak direalisasikan Pempus, bahkan yang tragis lagi permintaan Pemda untuk mendapatkan PI 10 persen Blok Masela ditolak oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan alasan wilayah Blok Masela masuk wilayah lepas, sehingga tidak termasuk dalam kawasan Provinsi Maluku,’’ paparnya.(ev/mg-bm015)