FADNI Maluku Sesalkan Pemberian Gelar Adat ke Pejabat Negara
http://www.beritamalukuonline.com/2014/06/fadni-maluku-sesalkan-pemberian-gelar.html
Ambon - Berita Maluku. Forum Anak Adat Nusa Ina (FADNI) Maluku menyesalkan sikap Bonifaxius Silooy, Raja Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, yang secara pribadi diduga mengatasnamakan Majelis Latupati Maluku memberikan gelar adat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat kunjungan kerja kedua pimpinan Polri dan TNI ke Ambon, awal Juni lalu.
’’Kami mengecam dan menyesalkan sikap Ketua Majelis Latupati Maluku (Bonifaxius Silooy) yang memberikan gelar adat ke Kapolri dan Panglima TNI saat kedatangan kedua pejabat Negara itu di Ambon, beberapa waktu lalu. Kami mendesak beliau agar mencabut pemberian gelar adat tersebut,’’ kritik Wakil Ketua Umum FADNI Maluku Joses Dos Santos Walalayo kepada Berita Maluku melalui ponselnya, Senin (16/6/2014).
’’Bagi kami, gelar adat dan adat sangat sakral bagi orang Maluku. Tindakan Ketua Majelis Latupati Maluku baik secara pribadi maupun organisasi telah mencoreng nilai-nilat adat anak adat Maluku,’’ lanjutnya.
Walalayo menyatakan sejak zaman dulu, leluhur orang Maluku tak pernah memberikan gelar adat kepada etnis lain di Nusantara. Tapi saat ini, orang Maluku semakin bereuforia memberikan gelar kepada pejabat-pejabat Negara yang berkunjung ke Maluku.
’’Sepanjang yang kita tahu, gelar adat hanya diberikan kepada orang yang dengan gagah berani telah membunuh banyak musuh di medan pertempuran dan membawa kepala musuh ke rumah adat untuk diarak dan dijadikan semacam peringatan, motivasi dan spirit kepalahwanan bagi yang lain di lingkungan suku-suku di Maluku. Nenek moyang orang Maluku tak gampang memberikan gelar adat kepada orang yang bukan orang Maluku,’’ terangnya.
Menurut Walalayo, pemberian gelar adat kepada Kapolri dan Panglima TNI merupakan bentuk pelecehan, politisasi dan komersialisasi terhadap adat Maluku.
’’Kita menolak pemberian gelar adat tersebut karena tak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian gelar adat orang Maluku. Sebab, yang kita tahu, kedatangan Kapolri dan Panglima TNI ke Maluku kan untuk mengontrol maupun mengingatkan bawahan mereka di sini, namun mereka tak berbuat apa-apa untuk Maluku. Ironisnya, ada orang yang berbuat bagi Maluku tapi tak diberikan gelar adat. Ini pemberian gelar untuk cari muka ke pejabat Negara,’’ sindirnya. (bm 01/bm 12).
’’Kami mengecam dan menyesalkan sikap Ketua Majelis Latupati Maluku (Bonifaxius Silooy) yang memberikan gelar adat ke Kapolri dan Panglima TNI saat kedatangan kedua pejabat Negara itu di Ambon, beberapa waktu lalu. Kami mendesak beliau agar mencabut pemberian gelar adat tersebut,’’ kritik Wakil Ketua Umum FADNI Maluku Joses Dos Santos Walalayo kepada Berita Maluku melalui ponselnya, Senin (16/6/2014).
’’Bagi kami, gelar adat dan adat sangat sakral bagi orang Maluku. Tindakan Ketua Majelis Latupati Maluku baik secara pribadi maupun organisasi telah mencoreng nilai-nilat adat anak adat Maluku,’’ lanjutnya.
Walalayo menyatakan sejak zaman dulu, leluhur orang Maluku tak pernah memberikan gelar adat kepada etnis lain di Nusantara. Tapi saat ini, orang Maluku semakin bereuforia memberikan gelar kepada pejabat-pejabat Negara yang berkunjung ke Maluku.
’’Sepanjang yang kita tahu, gelar adat hanya diberikan kepada orang yang dengan gagah berani telah membunuh banyak musuh di medan pertempuran dan membawa kepala musuh ke rumah adat untuk diarak dan dijadikan semacam peringatan, motivasi dan spirit kepalahwanan bagi yang lain di lingkungan suku-suku di Maluku. Nenek moyang orang Maluku tak gampang memberikan gelar adat kepada orang yang bukan orang Maluku,’’ terangnya.
Menurut Walalayo, pemberian gelar adat kepada Kapolri dan Panglima TNI merupakan bentuk pelecehan, politisasi dan komersialisasi terhadap adat Maluku.
’’Kita menolak pemberian gelar adat tersebut karena tak sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian gelar adat orang Maluku. Sebab, yang kita tahu, kedatangan Kapolri dan Panglima TNI ke Maluku kan untuk mengontrol maupun mengingatkan bawahan mereka di sini, namun mereka tak berbuat apa-apa untuk Maluku. Ironisnya, ada orang yang berbuat bagi Maluku tapi tak diberikan gelar adat. Ini pemberian gelar untuk cari muka ke pejabat Negara,’’ sindirnya. (bm 01/bm 12).