Dishub Maluku Dituding Tak Serius Bantu Pembangunan Terminal Transit Passo

Ambon - Berita Maluku. Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy dan Wakil Wali Kota Ambon Sam Latuconsina menyambut baik inisiatif maupun inovasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menopang dan menyukseskan program pemerintahan mereka. Khusus tahun 2014, sebagai tahun penertiban, duet Louhenapessy-Latuconsina merasa lega karena kerja keras maupun kerja sama apik dengan SKPD di lingkup Pemkot Ambon.

’’Saya patut mengapresiasi kerja sama maupun dedikasi semua pihak untuk menjalankan program tahun ini yang dijadikan sebagai tahun penertiban. Namun, saya menyadari ada masalah yang belum di selesaikan, yakni pembangunan Terminal Transit Passo. Secara khusus saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada gubernur Maluku (Said Assagaff) karena atas inisiatif beliau. sehingga Bappeda provinsi mengundang Pemkot untuk membahas secara bersama kebijakan penertiban dan penataan Kota ini,’’ kata Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy di Balai Kota Ambon, Senin (2/6/2014).

Louhenapessy mengatakan, ’’Ini merupakan sebuah goodwill karena komunikasi yang baik, sehingga bantuan dari pos Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maluku untuk menyelesaikan pembangunan Terminal Transit Passo dapat dilakukan lagi. Dan kita telah siap Terminal Transit tipe B,’’ ungkapnya.

Menurut Louhenapessy, Pemkot Ambon berupaya membangun Terminal Transit Tipe B karena di setiap kabupaten/kota itu hanya tipe C. ’’Kita kesulitan anggarannya. Karena sudah tipe B, pada waktu kita Lobi dengan Kementerian Perhubungan mereka nyatakan siap, tapi anggarannya harus disediakan juga  di Pemprov Maluku.

’’Saya sudah koordinasikan dengan menteri, beliau membantu kita dengan serius untuk itu. Tapi saya kecewa karena Dinas Perhubungan (Maluku) tidak sungguh-sungguh membantu. Tahun 2013 kita dapat Rp 6 miliar, tapi proses pertanggungjawabannya tertunda,’’ kesalnya.

Louhenapessy menyebutkan, ’’Tahun 2012 kita dapat Rp 2 miliar. Kita rencanakan seluruhnya Rp 54 miliar, tinggal Rp 24 miliar, dan sudah ada kesepakatan akan dikafer Pemprov Maluku. Oleh karena ditangani Pemprov, maka saya kecewa Dishub Maluku merasa hal ini bukan tanggung jawab mereka’’.

’’Bagi saya tidak ada masalah karena saya ditambah Rp 2 miliar. Kalau kita gunakan APBD, maka istilah saya ayam pake sepatu jua seng selesai,’’ tutup Louhenapessy kesal. (ev/mg-bm015)