Selanno: Pengajuan Formasi CPNS Ambon Disesuaikan Kebutuhan SKPD
http://www.beritamalukuonline.com/2014/05/selanno-pengajuan-formasi-cpns-ambon.html
"Pengajuan formasi CPNS Pemkot ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) disesuaikan kebutuhan SKPD, tidak mungkin kami mengajukan jumlah guru jika sudah mencukupi kuota," katanya, di Ambon, Rabu (21/5/2014).
Menurut dia, usulan formasi umum CPNS berorientasi pada kebutuhan utama Pemkot Ambon.
"Para pelamar umum harus menyesuaikan, karena usulan dari daerah harus disertai analisis jabatan kerja dan analisa beban kerja, serta syarat porsi belanja pegawai di bawah 50 persen APBD juga masih berlaku," katanya.
Benny mengatakan, MenPAN-RB Azwar Abubakar telah mengundang seluruh gubernur dan bupati dan walikota seluruh Indonesia mengikuti rapat Koordinasi kebijakan Formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014 dari Pelamar Umum.
"Rapat tersebut kami telah mengajukan formasi penerimaan CPNS untuk menjadi bahan dipertimbangkan, tetapi formasi yang akan ditetapkan hingga saat ini kami belum menerima," ujarnya.
Diakuinya, pengajuan fomasi umum disampaikan karena sejak 2010 hingga 2014 tercatat kurang lebih 1.147 orang yang telah memasuki masa pensiun.
"Sebanyak 1.147 pegawai yang memasuki masa pensiun, tetapi kita belum diberikan kesempatan membuka formasi umum penerimaan CPNS," katanya.
Pemkot Ambon, katanya sejak 2010 -2011 tidak melakukan penerimaan CPNS karena terkendala anggaran, selanjutnya pada 2012 dan 2013 tidak mendapat kuota CPNS karena Kemenpan dan RB menilai persentase jumlah dan beban belanja pegawai di Pemkot Ambon sangat tinggi.
"Bukan hanya Kota Ambon yang tidak diberikan kuota tetapi ada beberapa kabupaten dan kota di Maluku yang tidak mendapat kuota CPNS kategori umum," katanya.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah menyampaikan surat kepada Kemenpan dan RB terkait kebutuhan dan rincian mekanisme perhitungan struktur anggaran belanja pegawai.
"Kami berharap lampiran tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk memberikan CPNS, karena masalah ini merupakan kebutuhan terkait kekurangan tenaga administrasi dan teknis," katanya. (ant/bm 10)
