Gubernur Didesak Usul Pergantian Kepala Balai Jalan Maluku

Ambon - Berita Maluku. Rencana Pemerintah Provinsi Maluku di bawah komando Gubernur Said Assagaff dan Wakil Gubernur Zeth Sahuburua untuk merombak birokrasi bukan hal tabu dalam aspek pemerintahan. Tujuannya jelas, untuk menggantikan pejabat atau pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah masuk masa pensiun maupun yang sejauh ini malas, dan menggusur pejabat-pejabat yang tak menunjukkan progress yang baik dalam berkinerja melayani masyarakat.

’’Sebagai anggota masyarakat, saya sangat mendukung rencana Pak Gubernur (Said Assagaff) untuk merombak birokrasi sepanjang itu dalam rel profesionalitas dan untuk penyegaran jabatan,’’ ungkap pengamat masalah sosial dan pegiat anti korupsi Maluku Herman Siamiloy kepada Berita Maluku di Ambon, Kamis (22/5/2014).

Menurut Siamiloy, perombakkan birokrasi yang akan dilakukan Gubernur Assagaf dalam waktu dekat seyogianya tak dilihat dari pendekatan sempit, yakni meletakkannya dari pendekatan politik.

’’Bagi saya, perombakkan birokrasi itu murni untuk menjunjung profesionalisme tugas dan memacu seluruh pimpinan SKPD agar lebih berkinerja baik dan produktif dalam menjalankan tugas. Sebab, birokrasi itu akan berjalan baik dan sehat jika digerakkan orang-orang yang memahami benar tugas dan fungsi pokoknya, serta mahir di bidangnya. Jadi kalau ada pejabat yang tidak menunjukkan progresitas dalam tugasnya, usulan pergantian itu menjadi suatu keniscayaan karena tuntutan tugas dan profesionalisme. Karena itu, perombakkan birokrasi itu hendaknya tidak dikait-kaitkan dengan unsur balas jasa maupun balas dendam karena aroma politik,’’ papar mantan Kepala Tata Usaha Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah XII Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat itu.

Demi menyehatkan birokrasi Pemprov Maluku, Siamiloy mendukung penuh kebijakan perombakkan birokrasi yang bakal dilakukan Gubernur Assagaff. Meski begitu, dalam kaitan mengoptimalkan pelayanan masyarakat dan upaya menyejahterakan masyarakat, Siamiloy mendesak Gubernur Assagaf untuk mempertimbangkan usulan pergantian sebagian pejabat vertikal di Maluku, salah satunya mengusulkan pergantian Kepala Balai Jalan Maluku dan Maluku Utara Wahyudi Putra Manggala.

’’Memang Kepala Balai Jalan adalah pejabat instansi vertikal, tapi harapan saya Pak Gubernur bisa mengusulkan pergantian pejabat dimaksud ke Pemerintah Pusat karena yang bersangkutan tak punya niat baik dan tak miliki ketulusan bangun Maluku,’’ tekan tokoh masyarakat Maluku Barat Daya ini.

Dituturkan Siamiloy, sangat naïf dan keterlauan bila seorang pejabat hanya tidur enak di hotel-hotel berbintang sementara di bagian lain kebanyakan masyarakat di pulau-pulau perbatasan masih bersusah payah mengangkut hasil pertanian mereka ke ibu kota Maluku hanya karena keterbatasan sarana dan prasarana transportasi darat berupa jalan yang memadai.

’’Pejabat seperti itu tak layak menjabat Kepala Balai Jalan di Maluku,’’ kecamnya.

Siamiloy menambahkan, ’’Heran ya. Masyarakat di MBD, misalnya, saban hari berkeringat darah berjalan kaki dari kampung ke kampung di tengah jalanan rusak dan berlubang-lubang, namun mereka hanya mengucap doa agar pemerintah bisa melihat mereka dan membangun jalanan aspal. Tapi sangat keterlaluan kalau di saat bersamaan ada pejabat terkait hidup enak di hotel-hotel mewah di Jakarta dan Ambon’’.

Siamiloy berharap Gubernur Assagaff dapat mempertimbangkan usulan masyarakat agar Wahyudi Putra Manggala cepat angkat kaki dari Maluku dan digantikan pejabat lain yang lebih peduli membangun sarana dan prasrana transportasi darat di wilayah kepulauan ini.

’’Saya pikir sudah saatnya Wahyudi Putra Manggala angkat kaki dari Maluku karena yang bersangkutan tak punya kepedulian bangun daerah ini,’’ pungkas pria yang sangat vocal ini. (ev/mg bm 015/bm 01)