Ralahalu: Jokowi Minta Maaf Tidak Hadiri Kampanye di Ambon

Ambon - Berita Maluku. Calon presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) meminta maaf karena tidak berkesempatan hadir pada kampanye PDIP dalam rangka Pemilu Legislatif 2014 di Ambon.

Ketua DPD PDIP Maluku Karel Albert Ralahalu di Ambon, Kamis (3/4/2014), menyampaikan permintaan maaf Jokowi kepada para Caleg DPR-RI, DPRD Maluku dan DPRD kabupaten/kota serta para simpatisan partai tersebut.

"Pak Jokowi minta maaf karena keinginan untuk bertemu dengan para caleg, kader dan simpatisan PDIP belum terwujud," ujar Karel mengutip pernyataan Gubernur DKI Jakarta itu.

Alasannya, Jokowi sibuk dengan kegiatan kampanye di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Begitu pun tugas dan tanggung jawabnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Permintaan maaf juga disampaikan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun Jokowi dan Megawati berjanji bila kampanye pemilihan presiden (Pilpres) akan menjadwalkan berkunjung ke Ambon.

"Pak Jokowi dan Ibu Mega pasti berkampanye di Ambon saat Pilpres karena itu harus menangkan PDIP saat Pileg 9 April 2014, baik di DPR - RI, DPRD Maluku maupun sembilan kabupaten dan dua kota," ujar Karel.

Mantan Gubernur Maluku dua periode yang selesai masa tugasnya pada 15 September 2013 itu memotivasi para caleg agar membangun komunikasi dan kemitraan yang harmonis dengn rakyat.

"Serap aspirasi dan kebutuhan pembangunan agar bila terpilih menjadi legislator bisa memperjuangkan apa yang menjadi dambaan masyarakat," katanya.

Karena itu, letakan kepentingan bangsa dan negara sebagai perwujudan keberpihakan kepada rakyat kecil.

"Cerminkan PDIP adalah partai 'wong cilik' yang tetap berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat," tandasnya.

Acara kampanye dimanfaatkan PDIP untuk melakukan pembekalan kepada para saksi yang nantinya bertugas di tempat pemungutan suara (TPS) dengn menghadirkan Fungsionaris DPP PDIP, Windo Sianipar dan Rieke Diah Pitaloka.

Windo mengingatkan para saksi agar senantiasa berburuk sangka saat bertugas di masing - masing TPS karena sering terjadi praktek manipulasi.

"Saksi harus berburuk sangka secara objektif agar suara Caleg PDIP tidak dikebiri karena itu berdampak terhadap proses Capres," katanya.

Dia memandang perlu suara caleg PDIP bisa mencapai 40 persen dari kursi, baik di DPR - RI, DPRD Maluku dan DPRD Kabupaten/ Kota agar memuluskan pencapresan Jokowi.

"Jokowi bisa menjadi Presiden periode 2014 - 2019 sekiranya hasil Pileg menunjukan perolehan suara mencapai 40 persen," ujar Windo. (ant/bm 10)