Manajemen KMP Masela Sangat Elitis, Barang Penumpang Dipatok Rp 300 Ribu
http://www.beritamalukuonline.com/2014/04/manajemen-kmp-masela-sangat-elitis.html
Tumpukkan Kayu Pejabat Ditagih Rp 100 Ribu
Ambon - Berita Maluku. Kebijakan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk membantu masyarakat Maluku Barat Daya, Maluku, memperlancar aktivitas melalui pengadaan Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Masela pada 2011 silam ternyata jauh dari tujuan yang sebenarnya.
Manajemen Perusahaan Daerah (PD) Kalwedo yang mengelola KMP Masela ternyata lebih mengedepankan cara hidup koncoisme dan memperhitungkan kepentingan pejabat dan kalangan berduit ketimbang melayani masyarakat biasa secara maksimal.
’’Manajemen KMP Masela sangat tidak adil, pilih kasih terhadap masyarakat kecil. Barang-barang muatan masyarakat biasa dipatok harga sampai Rp 300 ribu per karton sedangkan kayu-kayu milik pejabat MBD hanya ditagih Rp 100 ribu. Untuk apa bantuan Pempus diarahkan ke masyarakat kalau hanya untuk menyenangkan para pejabat dan orang-orang berduit,’’ kecam Paa Lainata, salah satu warga MBD di Ambon, Senin (28/4).
Lainata mengkritik manajemen PD Kalwedo yang tak maksimal dan lebih berpihak kepada kepentingan pejabat dan elite-elite politik.
’’Tiket saja sudah mahal, belum lagi harga barang di atas kapal. Bukankah KMP Masela diserahkan Pempus untuk meringankan beban masyarakat MBD. Jangan terapkan kebijakan pilih kasih seperti itu. Sebagai warga Negara kita punya hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan, begitu pun di atas kapal semua harus diperlakukan sama meski ada pembagian kelas-kelasnya,’’ kesalnya.
Lainata mendesak Bupati MBD Barnabas Orno untuk mereshufle manajemen PD Kalwedo karena yang tak layak lagi dipertahankan di tengah belum terobatinya kerinduan masyarakat MBD akan optimalnya pelayanan sarana transportasi laut, udara dan darat yang memadai.
’’Sudah saatnya manejemen PD Kalwedo yang menangani KMP Masela ditinjau kembali. Mereka sudah tak layak dipertahankan lagi untuk saat ini karena masyarakat sudah bertambah resah akibat pungutan-pungutan yang memberatkan penumpang biasa selama ini,’’ tekan lulusan STAKPN Ambon ini. (ev/mg bm 015/bm 01)
 |
| Ilustrasi |
Manajemen Perusahaan Daerah (PD) Kalwedo yang mengelola KMP Masela ternyata lebih mengedepankan cara hidup koncoisme dan memperhitungkan kepentingan pejabat dan kalangan berduit ketimbang melayani masyarakat biasa secara maksimal.
’’Manajemen KMP Masela sangat tidak adil, pilih kasih terhadap masyarakat kecil. Barang-barang muatan masyarakat biasa dipatok harga sampai Rp 300 ribu per karton sedangkan kayu-kayu milik pejabat MBD hanya ditagih Rp 100 ribu. Untuk apa bantuan Pempus diarahkan ke masyarakat kalau hanya untuk menyenangkan para pejabat dan orang-orang berduit,’’ kecam Paa Lainata, salah satu warga MBD di Ambon, Senin (28/4).
Lainata mengkritik manajemen PD Kalwedo yang tak maksimal dan lebih berpihak kepada kepentingan pejabat dan elite-elite politik.
’’Tiket saja sudah mahal, belum lagi harga barang di atas kapal. Bukankah KMP Masela diserahkan Pempus untuk meringankan beban masyarakat MBD. Jangan terapkan kebijakan pilih kasih seperti itu. Sebagai warga Negara kita punya hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan, begitu pun di atas kapal semua harus diperlakukan sama meski ada pembagian kelas-kelasnya,’’ kesalnya.
Lainata mendesak Bupati MBD Barnabas Orno untuk mereshufle manajemen PD Kalwedo karena yang tak layak lagi dipertahankan di tengah belum terobatinya kerinduan masyarakat MBD akan optimalnya pelayanan sarana transportasi laut, udara dan darat yang memadai.
’’Sudah saatnya manejemen PD Kalwedo yang menangani KMP Masela ditinjau kembali. Mereka sudah tak layak dipertahankan lagi untuk saat ini karena masyarakat sudah bertambah resah akibat pungutan-pungutan yang memberatkan penumpang biasa selama ini,’’ tekan lulusan STAKPN Ambon ini. (ev/mg bm 015/bm 01)
