PBJP Isyaratkan Keterbukaan, Efisiensi, Efektifitas dan Akuntabilitas

Ambon - Berita Maluku. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), Pemerintah Kota Ambon menggelar Bimbingan Teknis Proses Pengadaan Barang dan Jasa.

Kegiatan yang dibuka Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon Anthony Gustaav Latuheru itu digelar di Lantai 2 Balai Kota Ambon, Selasa (04/03/2014).
Sekkot menyatakan Bimtek PBJP itu dimaksudkan untuk meningkatkan kapasistas SDM aparatur Pemkot Ambon yang telah memiliki Sertifikat PJBP di bidang pengadaan barang dan jasa sekaligus calon pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk mengetahui dan memahami proses penyusunan HPS serta penyusunannya.

Diakui Sekkot PBJP bukannya tanpa hambatan karena berbagai problematika masih terus  ditemui dalam proses pengadaan barang dan jasa akhir-akhir ini yang disebabkan aparatur yang tidak menguasai proses dan mekanisme penyusunan harga perkiraan sendiri dan spesifikasi teknis.

Selain itu, kata Sekkot, belum meratanya pengetahuan dan penguasaan aturan tentang Tata Cara Penyusunan HPS dan spesifikasi juga menjadi kendala utama. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang PBJP yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010, mengisyaratkan upaya-upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan (kompetensi) yang sehat dalam proses PBJP yang dibiayai APBD/APBN.

Itu dimaksudkan untuk memperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaraan tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, ujar Sekkot,  Perpres PBJP dimaksudkan untuk mempedomani Tata Cara Pengadaan Barang dan jasa secara sederhana, jelas dan komprehensif. ’’Serta di lain pihak juga untuk mendapatkan barang sesuai dengan harga yang bersaing sehingga dapat mengguntungkan negara,’’ ulasnya.

Sekkot mengharapkan para peserta dapat mengikuti Bimtek itu dengan serius agar di tahun-tahun mendatang kegiatan serupa dapat dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas,transparansi, persaingan, adil dan akuntabel demi peningkatan kualitas pelayanan publik.  (ev/mg-bm 015)