Kakanpos Ambon Tepis Penyaluran PKH Salah Sasaran
http://www.beritamalukuonline.com/2014/03/kakanpos-ambon-tepis-penyaluran-pkh.html
Ambon - Berita Maluku. Penyerahan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) melalui PT Pos Indonesia Cabang Ambon dinilai melenceng dari target yang diharapkan Pemerintah Kota Ambon untuk mengurangi tingkat kemiskinan di kota ini.
Opini yang berkembang di kalangan warga Ambon menyebutkan jika pembagian bantuan PKH oleh PT Pos Indonesia itu lebih banyak salah sasaran. Namun hal ini diklarifikasi Kepala Pos Indonesia Cabang Ambon Daniel Uneputty.
’’Informasi bahwa bantuan PKH di beberapa tempat di Ambon salah sasaran dan melenceng, sama sekali tidak benar karena pembagiannya lancer saja kok,’’ tepis Uneputty di di ruang kerjanya, Kamis (13/3/2014).
Dia memastikan seluruh nama penerima bantuan PKH sudah didata sesuai fakta yang ada di kehidupan mereka. ’’Seluruh nama itu sudah sesuai fakta karena PT Pos Indonesia sudah mendata melalui Camat, RW dan RT setempat. Data yang kita ambil itu betul-betul dari keluarga miskin. Jadi tidak ada salah sasaran,” tepisnya menambahkan.
Sedikitnya 1.424 kepala keluarga (KK) rumah tangga sangat miskin dari lima kecamatan di Kota Ambon yang mendapatkan bantuan PKH. Besaran dana bantuannya Rp 1.620.000 dan tiap Kecamatan mendapat jatah untuk 200 KK.
’’Semua data penerima bantuan PKH oleh PT Pos telah melalui proses yang ketat, mulai dari pola hidup keseharian mereka, dan sebagainya. Kami (PT Pos) melakukan pendataan itu langsung turun ke keluarga yang mendapat bantuan PKH, bahkan kami langsung melihat kehidupan sehari-hari mereka,” bebernya.
Uneputty melanjutkan aplikasi data yang diserahkan kepada PT Pos langsung ditindaklanjuti pihaknya dengan pengamatan pada calon penerima bantuan PKH tersebut karena pihaknya menghindari opini yang akan dikembangkan tidak sesuai dengan data sebenarnya dimiliki PT Pos Indonesia.
’’Data yang diberikan pada kami itu tidak serta-merta kami pakai. Ini agar kita bisa menghindari opini yang tidak betul itu,” terangnya. Dikatakannya, data PT Pos Indonesia juga diperkuat dengan data yang dimiliki pihak Badan Statistik Kota Ambon.
’’Dan data dari Statistik akan ditindaklanjut oleh setiap pendamping per Kecamatan. Para pendamping akan turun langsung ke lima kecamatan untuk membagikan ke keluarga yang mendapat bantuan tersebut. Setelah pendataan yang dilakukan oleh pendamping, maka akan dirampungkan sesuai dengan data PT Pos, baru diserahkan pada Pemerintah Pusat sesuai dengan masing-masing region. Jadi kesalahan pembagian tidak mungkin ada, karena semua pihak bekerja langsung ke lapangan,’’ tutupnya. (ev/mg-bm 015)
Opini yang berkembang di kalangan warga Ambon menyebutkan jika pembagian bantuan PKH oleh PT Pos Indonesia itu lebih banyak salah sasaran. Namun hal ini diklarifikasi Kepala Pos Indonesia Cabang Ambon Daniel Uneputty.
’’Informasi bahwa bantuan PKH di beberapa tempat di Ambon salah sasaran dan melenceng, sama sekali tidak benar karena pembagiannya lancer saja kok,’’ tepis Uneputty di di ruang kerjanya, Kamis (13/3/2014).
Dia memastikan seluruh nama penerima bantuan PKH sudah didata sesuai fakta yang ada di kehidupan mereka. ’’Seluruh nama itu sudah sesuai fakta karena PT Pos Indonesia sudah mendata melalui Camat, RW dan RT setempat. Data yang kita ambil itu betul-betul dari keluarga miskin. Jadi tidak ada salah sasaran,” tepisnya menambahkan.
Sedikitnya 1.424 kepala keluarga (KK) rumah tangga sangat miskin dari lima kecamatan di Kota Ambon yang mendapatkan bantuan PKH. Besaran dana bantuannya Rp 1.620.000 dan tiap Kecamatan mendapat jatah untuk 200 KK.
’’Semua data penerima bantuan PKH oleh PT Pos telah melalui proses yang ketat, mulai dari pola hidup keseharian mereka, dan sebagainya. Kami (PT Pos) melakukan pendataan itu langsung turun ke keluarga yang mendapat bantuan PKH, bahkan kami langsung melihat kehidupan sehari-hari mereka,” bebernya.
Uneputty melanjutkan aplikasi data yang diserahkan kepada PT Pos langsung ditindaklanjuti pihaknya dengan pengamatan pada calon penerima bantuan PKH tersebut karena pihaknya menghindari opini yang akan dikembangkan tidak sesuai dengan data sebenarnya dimiliki PT Pos Indonesia.
’’Data yang diberikan pada kami itu tidak serta-merta kami pakai. Ini agar kita bisa menghindari opini yang tidak betul itu,” terangnya. Dikatakannya, data PT Pos Indonesia juga diperkuat dengan data yang dimiliki pihak Badan Statistik Kota Ambon.
’’Dan data dari Statistik akan ditindaklanjut oleh setiap pendamping per Kecamatan. Para pendamping akan turun langsung ke lima kecamatan untuk membagikan ke keluarga yang mendapat bantuan tersebut. Setelah pendataan yang dilakukan oleh pendamping, maka akan dirampungkan sesuai dengan data PT Pos, baru diserahkan pada Pemerintah Pusat sesuai dengan masing-masing region. Jadi kesalahan pembagian tidak mungkin ada, karena semua pihak bekerja langsung ke lapangan,’’ tutupnya. (ev/mg-bm 015)