Golkar Siap Sukseskan Pemekaran KKT, Sahuburua: DOB Kisar dan Sekitarnya Harga Mati bagi Kami
http://www.beritamalukuonline.com/2014/03/golkar-siap-sukseskan-pemekaran-kkt.html
Untuk maksud tersebut, Partai berlambang Pohon Beringin ini rutin mengonsolidasikan kekuatan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Maluku hingga DPD MBD untuk menyukseskan aspirasi warga setempat memiliki DOB di Maluku dalam waktu dekat.
’’ Sejak menjadi Wakil Ketua DPRD Maluku (1982-1987), saya mengapresiasi dan sangat serius memperjuangkan aspirasi masyarakat Kisar, Romang, dan Wetar untuk memekarkan wilayah mereka menjadi DOB di Maluku. DOB Kisar dan sekitarnya harga mati bagi kami. Hal ini telah menjadi komitmen teguh seluruh kader maupun pengurus Partai Golkar, baik di DPRD MBD, DPRD Maluku, DPR RI maupun di DPP untuk memekarkan KKT menjadi DOB secepatnya,’’ tegas Ketua DPD Partai Golkar Maluku Zeth Sahuburua ketika dikonfirmasi Berita Maluku, Kamis (13/3/2014).
Sahuburua, yang juga Wakil Gubernur Maluku ini menyebutkan perjuangan pemekaran calon KKT merupakan kebutuhan mendesak karena dari aspek geopolitik maupun geostrategik, wilayah itu terdiri dari beberapa pulau terluar dan berbatasan langsung dengan Negara lain, khususnya Timor Leste dan Australia.
’’Golkar sangat serius menyangkut masalah kesejahteraan rakyat di pulau-pulau terluar dan pulau-pulau yang berbatasan dengan Negara lain. Yang kita tahu, pemekaran merupakan jalan terbaik untuk menyejahterakan masyarakat pulau-pulau kecil dan pulau-pulau perbatasan yang hingga saat ini kehidupan masyarakatnya masih memprihatinkan karena keterbatasan akses, baik transportasi, telekomunikasi, maupun kendala panjangnya rentang kendali. Dan kami tetap komitmen untuk meminta Pemerintah Pusat tetap memedulikan masyarakat kita yang hidup di wilayah –wilayah perbatasan di KKT,’’ ungkapnya.
Sahuburua menandaskan dalam waktu dekat, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Maluku agar rekomendasi Gubernur Maluku tentang pemekaran DOB Calkab KKT segera direalisasikan pempus. ’’Setelah rekomendasi Gubernur Maluku, prosesnya akan dilanjutkan ke Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya ke Presiden untuk selanjutnya dikeluarkan Amanat Presiden tentang pemekaran Calkab KKT. Golkar akan menggunakan seluruh kekuatan untuk memaksimalkan perjuangan ini hingga menjadi kenyataan, sehingga pembangunan KKT berjalan baik dan masyarakatnya sejahtera,’’ tandasnya.
Secara terpisah Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Hamzah Sangadjie menyatakan pihaknya siap memperjuangkan hingga tuntas seluruh keinginan masyarakat Maluku, terutama di wilayah-wilayah terluar dan berbatasan dengan Negara lain untuk memiliki DOB. ’’KKT memang sangat strategis karena berada di beranda depan Negara kita. Wilayah itu punya Sumber Daya Alam yang melimpah, baik di darat maupun di laut. Persoalannya, masyarakat di Kisar, Romang, Wetar dan sekitarnya belum merasa sejahtera dan makmur sejak Indonesia merdeka pada 1945 hingga saat ini, padahal wilayahnya sangat kaya dan strategis. Kami pikir pemekaran KKT menjadi DOB adalah solusi terbaik untuk memutus mata rantai keterisolasian, ketertinggalan, dan kemiskinan yang diderita basudara kita di sana,’’ katanya di Ambon.
Sangadjie berujar, aspirasi masyarakat KKT untuk memiliki DOB patut diapresiasi siapa pun, terutama bagi pengambil kebijakan di Negara ini. ’’Sebagai putra Maluku, saya sangat hargai seluruh aspirasi basudara kita dari Kisar, Romang, Wetar dan sekitarnya untuk menjadikan daerah mereka DOB di Maluku. Sebagai pengurus DPP Golkar, saya dan teman-teman DPP akan berjuang keras agar pemekaran KKT ini bisa segera terwujud dalam tahun ini,’’ tekad anggota DPR RI Dapil Maluku periode 1999/04 ini.
Sekretaris Koordinator Provinsi (Korprov) Maluku DPP Partai Golkar Marleen J Petta mengemukakan dari perspektif pertahanan dan keamanan (Hankam), wilayah-wilayah perbatasan termasuk KKT perlu memperoleh perlakuan khusus pempus.
’’Wilayah-wilayah (perbatasan) itu memang perlu diperhatikan karena sangat rawan terhadap berbagai aksi kejahatan di laut, misalnya penyelundupan, perompakkan, illegal fishing, illegal oil, illegal logging, perdagangan manusia (terutama anak-anak dan perempuan), aksi terorisme, infiltrasi asing dan berbagai pelanggaran hukum melalui laut yang sangat mengancam keamanan nasional. Selain itu, masyarakat di wilayah perbatasan itu rata-rata hidupnya masih di bawah standar kelayakan dan garis kemiskinan. Mereka miskin di tengah melimpahnya potensi SDA. Saya pikir pemekaran DOB bagi wilayah perbatasan adalah kebijakan strategis dan populis yang dilakukan pempus terhadap basudara kita di pulau-pulau perbatasan. Sebab, jangan sampai warga di perbatasan merasa dianaktirikan dan ingin bergabung dengan saudara-saudaranya di Timor Leste hanya karena pempus tak peduli mereka. Nah, ini yang mesti disikapi serius pempus,’’ ingat wanita yang lama malang melintang di dunia kepengacaraan di Jakarta ini.
Petta menegaskan Golkar akan berada di garda terdepan dalam upaya mewujudkan KKT sebagai DOB di Maluku dalam tahun ini.
’’Sebagai partai yang punya kekuatan bargaining terkuat baik di level provinsi maupun DPR RI, Golkar menjadikan pemekaran KKT sebagai agenda utama yang harus dituntaskan dalam tahun ini. Itu sudah menjadi komitmen kami seluruh perangkat partai ini, baik di DPRD MBD, DPRD Maluku, maupun DPR RI. Komitmen Golkar dalam pemekaran wilayah itu sudah teruji dan final. Saya kasih contoh, waktu pembahasan draf UU Desa tahun 2010, hanya Golkar yang mendukung usulan rancangan UU itu di DPR RI. Waktu itu seluruh partai tidak mendukung kehadiran UU ini, malah menertawain Golkar. Tapi apa yang terjadi di saat UU Desa disahkan pemerintah, semua partai akhirnya menyetujui. Jadi, kepentingan bangsa dan seluruh rakyat menjadi cita-cita luhur perjuangan Golkar,’’ pungkasnya. (ev/mg-bm 015/bm 01/bm 12)
