AMM: Birokrasi Transparan Cegah Praktik KKN

Ambon - Berita Maluku. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ali Masykur Musa (AMM) mengatakan birokrasi merupakan instrumen strategis dalam bernegara, di mana penerapan birokrasi di Indonesia masih terperunduk dan belum transparan.

Karena itu, salah satu kontestan Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat di Kota Ambon ini berpendapat, reformasi birokrasi relatif penting bagi pelayanan publik.

’’Penerapan reformasi birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan mendasar dalam sistem dan tata kelola pemerintahan. Masyarakat pada umumnya menginginkan pelayanan publik secara terbuka dan akuntabel. Sebab, penerapan birokrasi secara terbuka sangat memengaruhi kemajuan suatu bangsa, terutama bagi Indonesia,’’ ulas Ali dalam Dialog Interaktif bersama Pemerintah kota Ambon di Lantai 2 Balai Kota Ambon, Selasa(11/3/2014).

Menurut dia, pada prinsipnya masyarakat sangat mendukung pelayanan publik dan menginginkan penerapan tatanan birokrasi secara transparan karena hal itu akan menjauhkan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Maklum,  KKN mampu memperlambat perkembangan bangsa.  ’’Pelayanan publik secara terbuka akan mampu menutup kemungkinan terjadinya KKN,” tandasnya.

Dia memaparkan, reformasi birokrasi membangun kepercayaan publik melalui layanan sepenuh hati dan bertanggung jawab, karena birokrasi yang baik adalah birokrasi yang efisien namun, kaya akan pengetahuan. ’’Penerapan birokrasi yang efisien sangat baik, namun didukung dengan pengetahuan SDMnya,” tutupnya.

 Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy menjelaskan pihaknya sangat mendukung dan memberikan apresiasi yang tinggi untuk dialog interaktif, karena hal ini sangat penting dalam mengembangkan kualitas bidang pengelolaan dan bidang keuangan Pemkot Ambon. ’’Saya mengharapkan kegiatan ini betul-betul memberikan obsesi dan motivasi kepada seluruh SKPD Pemkot Ambon dalam upaya untuk membenahi pengelolaan keuangan,’’ serunya.

Richard juga mengatakan penerapan birokrasi harus selalu diterapkan dalam pelayanan publik Pemkot Ambon. ’’Yang paling utama adalah obsesi dan tekad pada seluruh SKPD Pemkot Ambon untuk menjadikan Ambon Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Semua materi yang disampaikan dapat dicerna dan diterapkan semua SKPD ,”pesan orang nomor satu Kta Ambon ini. (ev/mg-bm 015)