Pengurangan Resiko Bencana di Maluku Harus Diprioritaskan
http://www.beritamalukuonline.com/2014/02/pengurangan-resiko-bencana-di-maluku.html
Ambon - Berita Maluku. Bencana alam baik itu banjir dan tanah longsor, kerap kali menghantam provinsi Maluku hingga memakan korban jiwa dan harta benda setiap tahunnya. Agar kejadian-kejadian yang sama dapat diminimalisir, perlu dilakukan prioritas yang tinggi dalam upaya pengurangan resiko bencana di provinsi seribu pulau ini.
“Upaya antisipasi atau pengurangan risiko bencana, menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan serta menjadi tanggung jawab bersama dalam rangka melindungi masyarakat dan harta benda serta lingkungan hidup dari bahaya,” kata Situmorang saat Gelar pasukan dan peralatan serta geladi lapang banjir dan tanah longsor tahun 2014 di Wilayah Maluku, yang dipusatkan Desa Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Senin (10/2/2014).
Menurutnya kejadian-kejadian bencana juga membuat penduduk yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi terpuruk kedalam kemiskinan dan meningkatkan ketergantungan pada sumber daya alam.
Hal yang terjadi ini akan mengakibatkan degradasi lingkungan dan akan semakin meningkatkan kerentanan terhadap risiko bencana. Untuk mematahkan siklus negative, guna mempertahankan pembangunan sosial ekonomi, maka pengurangan risiko bencana harus menjadi suatu bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan dan pengawasan dampak negative dari semua aksi-aksi program tahunan. Sehingga penanganannya, membutuhkan pengaturan alur logistik dan personil, agar jangan ada pemborosan.
Selain itu, dibutuhkan koordinasi, komunikasi, serta penyebaran informasi kepada masyarakat, untuk mengambil langkah-langkah konkrit secara tepat agar dapat menanggulanginya.
“Tanpa upaya terus menerus untuk menyebarkan informasi mengenai ancaman dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko yang mungkin dapat timbul, sulit bagi kita untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana,” cetusnya.
Perlu disadari bahwa Program pengurangan risiko bencana lanjut Situmorang, sebelum terjadi, harus berbasis dan mengakar pada seluruh elemen termasuk masyarakat Maluku.
Apalagi Peristiwa bencana alam, dan langkah penanganannya adalah kata kunci yang wajib dipegang oleh siapapun dalam rangka penanggulangan bencana dan Perlindungan masyarakat. Olehnya itu melalui Gladi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas penanganan bencana oleh Pemerintah, pemda, TNI, POLRI dan masyarakat.
“Menghadapi bencana sulit dihindari tetapi akibatnya dapat diminimalisir, melalui pendeteksian dini yang tepat, komunikasi dan koordinasi, antisipasi dan penanganannya,” cetusnya.
Secara sosiologis kata orang nomor satu di Maluku ini, kebijakan Penanggulangan Bencana haruslah memberikan solusi pada permasalahan yang berkaitan dengan penanganan bencana serta perlindungan masyarakat.
Ditambahkan gelar pasukan dan peralatan serta geladi lapang ini, agar masyarakat Maluku, khususnya di Pulau Umum, memiliki kesiapan dan ketangguhan menghadapi banjir tahunan yang cenderung semakin meningkat dan semakin berat.
“Beberapa tahun terakhir ini misalnya banyak korban meninggal, kerusakan infrastruktur serta permukiman penduduk, yang diikuti pengungsian akibat bencana yang terjadi,” pungkasnya. (bm 09)
“Upaya antisipasi atau pengurangan risiko bencana, menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan serta menjadi tanggung jawab bersama dalam rangka melindungi masyarakat dan harta benda serta lingkungan hidup dari bahaya,” kata Situmorang saat Gelar pasukan dan peralatan serta geladi lapang banjir dan tanah longsor tahun 2014 di Wilayah Maluku, yang dipusatkan Desa Hative Besar, Kecamatan Teluk Ambon, Senin (10/2/2014).
Menurutnya kejadian-kejadian bencana juga membuat penduduk yang terpinggirkan secara sosial dan ekonomi terpuruk kedalam kemiskinan dan meningkatkan ketergantungan pada sumber daya alam.
Hal yang terjadi ini akan mengakibatkan degradasi lingkungan dan akan semakin meningkatkan kerentanan terhadap risiko bencana. Untuk mematahkan siklus negative, guna mempertahankan pembangunan sosial ekonomi, maka pengurangan risiko bencana harus menjadi suatu bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan dan pengawasan dampak negative dari semua aksi-aksi program tahunan. Sehingga penanganannya, membutuhkan pengaturan alur logistik dan personil, agar jangan ada pemborosan.
Selain itu, dibutuhkan koordinasi, komunikasi, serta penyebaran informasi kepada masyarakat, untuk mengambil langkah-langkah konkrit secara tepat agar dapat menanggulanginya.
“Tanpa upaya terus menerus untuk menyebarkan informasi mengenai ancaman dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko yang mungkin dapat timbul, sulit bagi kita untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana,” cetusnya.
Perlu disadari bahwa Program pengurangan risiko bencana lanjut Situmorang, sebelum terjadi, harus berbasis dan mengakar pada seluruh elemen termasuk masyarakat Maluku.
Apalagi Peristiwa bencana alam, dan langkah penanganannya adalah kata kunci yang wajib dipegang oleh siapapun dalam rangka penanggulangan bencana dan Perlindungan masyarakat. Olehnya itu melalui Gladi ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kapasitas penanganan bencana oleh Pemerintah, pemda, TNI, POLRI dan masyarakat.
“Menghadapi bencana sulit dihindari tetapi akibatnya dapat diminimalisir, melalui pendeteksian dini yang tepat, komunikasi dan koordinasi, antisipasi dan penanganannya,” cetusnya.
Secara sosiologis kata orang nomor satu di Maluku ini, kebijakan Penanggulangan Bencana haruslah memberikan solusi pada permasalahan yang berkaitan dengan penanganan bencana serta perlindungan masyarakat.
Ditambahkan gelar pasukan dan peralatan serta geladi lapang ini, agar masyarakat Maluku, khususnya di Pulau Umum, memiliki kesiapan dan ketangguhan menghadapi banjir tahunan yang cenderung semakin meningkat dan semakin berat.
“Beberapa tahun terakhir ini misalnya banyak korban meninggal, kerusakan infrastruktur serta permukiman penduduk, yang diikuti pengungsian akibat bencana yang terjadi,” pungkasnya. (bm 09)